TENGGARONG – Tekanan terhadap keuangan daerah mulai dirasakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) seiring menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah merumuskan pola baru agar roda pembangunan tetap berjalan.
Berdasarkan data, APBD Kukar mengalami penurunan cukup signifikan, dari Rp14,3 triliun pada 2024 menjadi Rp11,1 triliun di 2025, dan kembali turun ke Rp7,16 triliun pada 2026. Tren ini diproyeksikan masih berlanjut hingga tahun berikutnya.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan serius yang harus dihadapi dengan pendekatan berbeda, terutama dalam mengelola pembangunan daerah.
“Situasi fiskal memang menurun, sehingga kita harus menyesuaikan strategi agar program prioritas tetap berjalan,” ujarnya, Rabu (21/4/2026).
Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengurangi ketergantungan terhadap APBD dengan mendorong kolaborasi lintas sektor. Pemkab Kukar mulai mengadopsi pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
Konsep tersebut akan diterapkan melalui pengembangan klaster di masing-masing kecamatan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara gotong royong dan tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran pemerintah.
“Ke depan, pembangunan kita arahkan berbasis kolaborasi, melibatkan berbagai pihak di tiap wilayah,” jelasnya.
Selain itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus utama. Pemerintah menargetkan optimalisasi dari sejumlah sektor potensial, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pemanfaatan air permukaan, serta peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Aulia, peningkatan pendapatan harus mampu memberikan dampak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh daya beli dan pendapatan masyarakat. Jika kondisi ekonomi masyarakat membaik, maka perputaran ekonomi di daerah juga akan ikut meningkat.
“Kalau ekonomi masyarakat bergerak, otomatis daerah juga ikut tumbuh,” katanya.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, Pemkab Kukar optimistis mampu menjaga kesinambungan pembangunan meski di tengah keterbatasan anggaran. (RK)
