TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas fisik jalan, tetapi juga pada mitigasi risiko bencana serta kolaborasi lintas kewenangan, mengingat banyak ruas strategis berstatus jalan provinsi hingga nasional.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa jalan merupakan urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat. Namun, kondisi geografis Kukar yang didominasi struktur tanah rentan longsor menuntut pendekatan pembangunan yang lebih adaptif terhadap risiko bencana, khususnya saat musim penghujan.
“Struktur tanah di Kukar sangat rentan longsor, apalagi saat curah hujan tinggi. Karena itu, selain memastikan proses pembangunannya berkualitas, kami juga harus menyiapkan berbagai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi,” ujar Rendi.
Ia mencontohkan kejadian longsor di kawasan Tenggarong Seberang yang sempat mengganggu akses menuju objek-objek vital penggerak ekonomi. Menurutnya, ketika akses utama dan kepentingan ekonomi masyarakat terdampak, penanganan tidak bisa ditunda.
“Kalau sudah menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat dan akses utama, ketika terjadi bencana itu wajib ditangani saat itu juga. Tidak bisa menunggu lama,” tegasnya.
Meski demikian, Rendi mengakui keterbatasan anggaran membuat tidak semua titik kerusakan bisa ditangani secara bersamaan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai instrumen fiskal untuk respons cepat dalam kondisi darurat, termasuk kerusakan jalan akibat longsor.
“Setiap tahun Kukar selalu mengalokasikan BTT, kadang Rp100 miliar, Rp50 miliar. Tapi selama ini sering terpakai untuk kebutuhan lain. Ke depan, BTT ini akan kami fokuskan untuk kejadian bencana, termasuk kerusakan jalan akibat longsor,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga mendorong kolaborasi lintas pemerintah, terutama untuk ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten. Beberapa titik rawan yang terus mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah antara lain KM 23 Desa Batuah di Jalan Poros Samarinda–Balikpapan serta Jalan Poros Tenggarong–Balikpapan di Desa Jembayan.
“Kami berharap hal yang sama juga dilakukan di tingkat provinsi dan nasional. Karena banyak jalan trans nasional dan lintas kabupaten/kota yang rusak, sementara itu bukan kewenangan kabupaten. Penanganannya harus kolaboratif,” katanya.
Komitmen tersebut diperkuat dengan alokasi anggaran besar yang disiapkan Pemkab Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pada 2026, Dinas PU Kukar menggelontorkan anggaran sebesar Rp230,4 miliar untuk perbaikan dan peningkatan jalan.
Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, menyebutkan bahwa hingga Desember 2025 terdapat 785 ruas jalan sepanjang 2.196,94 kilometer yang tersebar di 20 kecamatan. Dari total tersebut, sepanjang 1.408,608 kilometer berada dalam kondisi mantap, sementara 788,332 kilometer lainnya masih dalam kondisi tidak mantap, mulai dari rusak sedang hingga rusak berat.
“(2.196,94 km) Data per 31 Desember 2025. Tapi belum diverifikasi Balai Wilayah Jalan,” ungkap Linda.
Ia menjelaskan, survei kondisi jalan dilakukan secara rutin setiap tahun dan hasilnya dilaporkan ke Balai Wilayah Jalan sebagai bagian dari sinkronisasi data.
Untuk tahun 2026, anggaran Rp230,4 miliar tersebut bersumber dari APBD Kukar sebesar Rp185,12 miliar, bantuan keuangan (Bankeu) Rp40 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp5,29 miliar. Anggaran itu difokuskan untuk perbaikan jalan sepanjang 10,6 kilometer.
“Itu 10,6 km untuk perbaikan jalan,” jelasnya.
Sementara pada 2025 lalu, berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Dinas PU Kukar telah membangun jalan sepanjang 2,55 kilometer, membangun enam jembatan dengan total panjang 175 meter, meningkatkan struktur jalan sepanjang 71,579 kilometer, serta mengganti atau melebarkan dua jembatan sepanjang 60 meter. Selain itu, dilakukan pula rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan di sejumlah titik.
Sejalan dengan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemkab Kukar juga memastikan konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap terjaga. Rendi Solihin menegaskan bahwa jalur penghubung Kukar–IKN, termasuk melalui kawasan Jonggon, telah masuk dalam RTRW dan terdeliniasi dengan wilayah IKN.
“Pembangunan penghubung utama ke IKN itu menjadi tanggung jawab Otorita IKN. Tapi tugas kami di Kukar adalah memastikan wilayah perbatasan Kukar dengan deliniasi IKN pembangunannya setara, tidak timpang,” tegasnya.
Keseriusan itu ditunjukkan melalui pembangunan di pintu-pintu masuk Kukar menuju IKN, salah satunya di kawasan Sangasanga yang diproyeksikan sebagai gerbang strategis.
“Ini pintu masuk Kukar ke IKN. Kami bangun jalur dua, ruang terbuka hijau, patung Bung Karno. Itu bukti Pemkab Kukar serius menjadikan wilayah deliniasi ini sebagai daya tarik sekaligus etalase pembangunan,” pungkas Rendi.
Penulis: Tim RadarKukar
Editor : Muhammad Rafi’i
