JAKARTA – Peralihan armada angkutan barang dari berbahan bakar fosil ke truk tanpa emisi dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan emisi karbon sekaligus mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut elektrifikasi sektor logistik berpotensi menghasilkan penghematan fiskal hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Transport & Environment (T&E) Asia Pacific meluncurkan kajian bertajuk Zero Emission Trucks in Indonesia: A Policy and Regulatory Roadmap for Heavy and Medium Duty Freight pada Rabu (17/6/2026). Studi tersebut menjadi kajian perdana yang secara khusus memetakan arah pengembangan truk tanpa emisi (Zero Emission Truck/ZET) di Indonesia.
Dalam laporan itu, sektor transportasi disebut masih menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Pada 2024, emisi sektor transportasi mencapai sekitar 168 juta ton setara karbon dioksida (MtCO2e) atau seperempat dari total emisi nasional.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan kendaraan angkutan barang memiliki kontribusi emisi yang jauh lebih besar dibanding proporsi jumlah kendaraannya. Meski hanya sekitar 4 persen dari total populasi kendaraan nasional, truk menyumbang sekitar 31 persen emisi transportasi jalan.
Menurutnya, pertumbuhan aktivitas logistik tanpa kebijakan dekarbonisasi yang kuat akan semakin meningkatkan konsumsi energi fosil dan beban subsidi pemerintah.
“Truk merupakan tulang punggung distribusi barang nasional. Karena itu, transformasi menuju kendaraan rendah emisi perlu menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi Indonesia,” ujarnya.
Hasil pemodelan IESR menunjukkan penggunaan truk tanpa emisi secara penuh pada 2060 berpotensi memangkas kebutuhan energi sektor angkutan barang hingga 78 persen dibanding skenario bisnis seperti biasa (business as usual).
Selain itu, emisi gas buang kendaraan dapat ditekan hingga hampir 99 persen. Dari sisi efisiensi energi, truk listrik disebut mampu bekerja 62 hingga 87 persen lebih efisien dibandingkan armada diesel konvensional.
IESR juga menyoroti dampak ekonomi dari elektrifikasi sektor logistik. Ketergantungan terhadap BBM dinilai menjadi salah satu faktor yang membebani fiskal negara, terutama akibat tingginya impor energi.
Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR, Ilham Rizqian Fahreza Surya, menyebut setiap unit truk listrik yang beroperasi berpotensi mengurangi beban subsidi dan kompensasi BBM hingga Rp21 juta per tahun pada 2030.
Nilai penghematan tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp50 juta per unit per tahun pada 2060. Jika diterapkan secara luas pada armada nasional, potensi penghematan fiskal disebut dapat mencapai Rp650 triliun per tahun.
“Elektrifikasi truk tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan Peta Jalan Dekarbonisasi dan Transisi Energi Sektor Transportasi sebagai panduan menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kemenhub, Reza Hertantyo, mengatakan dokumen tersebut akan memuat target pengurangan emisi, proyeksi kebutuhan energi, hingga strategi implementasi kebijakan dekarbonisasi di sektor transportasi.
Selain penyusunan peta jalan, pemerintah juga akan memperkuat berbagai kebijakan pendukung, seperti penerapan standar emisi Euro 4, pengembangan biodiesel, percepatan elektrifikasi kendaraan komersial, serta implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).
Dalam kajiannya, IESR merekomendasikan tiga langkah utama untuk mempercepat adopsi truk tanpa emisi di Indonesia. Pertama, penerapan standar efisiensi bahan bakar yang meningkat secara bertahap setiap tahun. Kedua, mendorong produsen kendaraan menghadirkan model truk listrik yang telah dipasarkan di negara lain ke pasar domestik. Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya di koridor logistik utama.
Menurut IESR, pembangunan stasiun pengisian daya dengan jarak sekitar 100 kilometer di jalur nasional menjadi faktor penting untuk mendukung operasional armada truk listrik di masa mendatang.
Selain itu, reformasi skema pembiayaan juga diperlukan melalui penyediaan kredit berbunga rendah, tenor pembiayaan lebih panjang, hingga pengembangan model bisnis baterai yang lebih terjangkau bagi operator angkutan barang.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, elektrifikasi armada logistik dinilai mampu meningkatkan daya saing transportasi nasional sekaligus membantu Indonesia mencapai target penurunan emisi dan transisi energi jangka panjang.
Editor: Afi
