BONTANG – Pemerintah Kota Bontang tengah mempertimbangkan rencana pengadaan rumah singgah sekaligus kantor perwakilan di Jakarta. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp8 miliar.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan saat ini fasilitas asrama dan kantor perwakilan pemerintah kota di Jakarta masih menggunakan bangunan sewaan. Setiap tahun, pemerintah daerah harus mengalokasikan biaya sekitar Rp500 juta untuk kebutuhan tersebut.
Menurutnya, pengeluaran rutin tersebut dinilai cukup besar jika terus dilakukan tanpa menghasilkan aset bagi pemerintah daerah.
“Selama ini masih menyewa, sehingga setiap tahun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kalau memiliki sendiri tentu bisa menjadi aset daerah,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Bontang mulai mempertimbangkan opsi membeli properti di Jakarta agar penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus memberikan manfaat jangka panjang.
Selain berfungsi sebagai kantor perwakilan pemerintah daerah, fasilitas tersebut juga direncanakan dapat dimanfaatkan sebagai tempat singgah bagi warga Bontang yang memiliki keperluan di ibu kota.
Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah daerah masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, mulai dari kemampuan anggaran, lokasi properti, hingga nilai investasi yang dinilai layak.
“Semua masih dalam tahap pertimbangan. Kami akan melihat kondisi keuangan daerah serta sejumlah faktor lainnya sebelum merealisasikan rencana ini,” katanya. (RK)
