TENGGARONG – Upaya meringankan biaya operasional nelayan kecil terus digenjot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pemkab memperluas jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sebagai bagian dari penguatan Program Petani, Peternak dan Nelayan Tangguh dalam kerangka Kukar sebagai pusat pangan.
Fokus utama DKP adalah memastikan nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan harga terjangkau dan jarak yang lebih dekat dari lokasi melaut. Karena selama ini, banyak nelayan harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengisi bahan bakar, yang pada akhirnya menambah ongkos dan menggerus pendapatan.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Nelayan Kecil DKP Kukar, Asli Husaini, menjelaskan bahwa saat ini satu unit SPBN khusus nelayan tengah dibangun di kawasan Handil Terusan, melalui kerja sama dengan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Proyek tersebut sudah sampai pada tahap peletakan batu pertama.
“Untuk akses SPBN itu eksisting yang baru berdiri di Handil Terusan dan sudah groundbreaking dari hasil kerja sama dengan PT MGRM,” ungkap Asli Husaini.
Tidak berhenti di satu titik, DKP Kukar juga menyiapkan pembangunan SPBN di tiga lokasi pesisir lain yang menjadi kantong nelayan. Masing-masing berada di wilayah Muara Jawa pesisir, Samboja Kuala, dan Muara Badak. Ketiga kawasan ini dikenal memiliki konsentrasi nelayan yang cukup besar, sehingga menjadi prioritas penambahan fasilitas.
“Ini sudah tahap rekomendasi, tinggal tiga lokasi ini didorong pendiriannya,” tambahnya.
Asli menuturkan, SPBN Handil Terusan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025 atau awal 2026. Sementara itu, pengembangan akses BBM nelayan juga akan diperluas ke wilayah perairan lainnya seperti Anggana serta beberapa kawasan danau dan sungai. Kecamatan Marangkayu juga telah diusulkan, meski proses administrasinya masih berjalan.
Tak hanya nelayan pesisir, DKP Kukar juga merancang pola layanan bahan bakar bagi nelayan yang beraktivitas di perairan umum sungai dan danau. Skema ini dipadukan dengan program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Mendorong keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pela, Desa Semayang, Sangkuliman, Desa Jantur, dan Desa Kersik untuk diajukan. Kami harapkan juga berdiri SPBN-nya di masing-masing desa itu untuk akses SPBN bagi nelayan,” jelas Asli.
Sambil menunggu seluruh SPBN permanen terbangun dan beroperasi, DKP Kukar menyiapkan pola layanan sementara. Salah satunya dengan bekerja sama dengan SPBU terdekat untuk menyiapkan kuota BBM khusus bagi nelayan, sehingga kebutuhan harian tetap bisa terpenuhi. Untuk perairan umum, layanan SPBN masih dalam tahap penyiapan regulasi dan perizinan, termasuk pengurusan perizinan kapal sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat.
Melalui penguatan akses BBM bersubsidi yang lebih mudah, murah, dan terarah, Pemkab Kukar berharap daya saing nelayan kecil dapat meningkat. Biaya melaut yang lebih efisien diharapkan berbanding lurus dengan naiknya kesejahteraan nelayan dan tercapainya tujuan besar Program Nelayan Tangguh.
“Di perairan umum belum, kita bisa saja minta rekomendasi dari Pertamina tapi harus ada izin kapal dulu, dari izin itu ketahuan siapa sasarannya,” pungkas Asli. (Adv)
