TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan silaturahmi ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat pada Senin (30/03/2026). Salah satunya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar.
Dalam kunjungannya, Rendi menekankan pentingnya peran Distransnaker dalam melindungi hak-hak pekerja. Mulai dari urusan Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan, hingga aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR).
Namun, dalam kunjunganya Wabup Rendi menemukan fakta bahwa dinas tersebut belum memiliki pusat layanan pengaduan jarak jauh (hotline center). “Kalau kita tidak sidak, kita nggak pernah tahu kalau tidak mempunyai hotline center. Aduan-aduan banyak masyarakat kita yang nggak dapat THR nih misalnya, boleh diadukan di sini. Tapi selama ini cuma bisa diakses oleh orang-orang Tenggarong dan sekitarnya,” ungkap Rendi Solihin.
Kondisi ini dinilai memberatkan para pekerja yang berada di wilayah pelosok atau ujung kabupaten. Seperti Marangkayu, Samboja, Kota Bangun, hingga Tabang. Menurut Rendi, jarak tempuh yang jauh membuat ongkos perjalanan ke kantor dinas seringkali lebih besar dibanding nilai hak yang mereka perjuangkan.
“Untuk mempertanyakan hal-hal 200-300 ribu, datang ke sini banyak ongkosnya. Sehingga kami anggap satu hotline center itu perlu sekali untuk Disnakertrans agar bisa memastikan bahwa seluruh aduan masyarakatnya bisa sampai ke sini,” tegasnya.
Sebagai solusi cepat, Wakil Bupati berkomitmen untuk segera menyediakan perangkat telepon dan nomor WhatsApp khusus. Nantinya bisa dihubungi langsung oleh seluruh pekerja di Kukar. Langkah ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh tenaga kerja tanpa terkendala jarak.
“Nanti Insya Allah kita kasih HP nomor WA yang bisa dihubungin langsung oleh seluruh pekerja di Kutai Kartanegara untuk memastikan aduannya tersampaikan ke dinas.” tutup Rendi.
Penulis : Shavira Ramadhanita
Editor : Afi
