SAMARINDA – Ribuan mahasiswa, ojek online, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (1/9/2025), Ada 11 tuntutan yang mereka bawa kali ini.
Aksi dimulai dari titik kumpul di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center, Jalan Cendana, Samarinda. Dari lokasi tersebut, para demonstran pukul 13:00 wita melakukan long march dengan berjalan kaki menuju Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, sambil membawa poster, spanduk, dan meneriakkan yel-yel perjuangan. Massa terus bertambah hingga memenuhi ruas jalan di sekitar kawasan DPRD.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Wakil Ketua Ekti Imanuel dan sejumlah anggota dewan lainnya kemudian menerima langsung aspirasi mahasiswa. Bahkan, Hasanuddin pukul 14:00 wita turun langsung ke kerumunan massa, menaiki sebuah truk orasi dan menggunakan pengeras suara (mik) untuk menyampaikan sikapnya di hadapan ribuan mahasiswa.
“Tenang rekan-rekan semua, di daerah kita sama-sama memperjuangkan masyarakat dan mahasiswa. Wakil rakyat siap memperjuangkan permintaan masyarakat dan tuntutan mahasiswa. Ini bukan omong kosong, tapi bukti nyata” tegas Hasanuddin disambut sorak sorai peserta aksi.
Adapun 11 tuntutan Aliansi Mahakam yaitu:
1. Tolak RUU KUHAP.
2. Hapus tunjangan mewah DPR.
3. Sahkan RUU Perampasan Aset.
4. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat.
6. Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
7. Tingkatkan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar).
8. Tolak pemutihan dosa pemerintah.
9. Cabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat.
10. Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat serta ciptakan kebijakan pro-rakyat.
11. Hentikan oligarki politik, demokrasi palsu, kejahatan ekologis, dan praktik pertambangan yang merusak lingkungan.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan bahwa seluruh anggota dewan hadir untuk mendukung mahasiswa.
“Intinya kita sepakat dan setuju atas seluruh tuntutan aliansi Mahakam tadi. Baik itu terkait penghapusan tunjangan DPR, soal perampasan aset, dan isu lainnya. Kami berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkannya,” ujarnya.
Meski begitu, Husni menekankan sebagian besar isu yang diangkat mahasiswa bersifat nasional sehingga keputusan final tetap berada di pemerintah pusat. “Untuk itu kami bersepakat untuk mengawal bersama. Kalau ada isu lain, mari kita duduk bersama membicarakannya. Alhamdulillah, sampai saat ini aksi berlangsung damai, aman, dan terkendali. Kami himbau mahasiswa jangan sampai terprovokasi oleh pihak yang ingin menunggangi aksi ini,” tambahnya.
Husni juga mengapresiasi kekompakan mahasiswa. Menurutnya, aksi tersebut menjadi pengingat bagi wakil rakyat untuk terus berempati pada kondisi masyarakat. “Kami menyadari bahwa anggota DPR harus punya rasa empati. Jangan sampai muncul kesan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Kami harus introspeksi diri, berjuang untuk memenuhi amanat rakyat,” ungkapnya.
Hingga berita ini ditulis, sore hari pukul 16:00 wita, masa aksi masih berkumpul di depan Kantor DPRD Kaltim, masa aksi masih damai tidak ada gesekan.
Legislatif daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan, tuntutan mahasiswa sejalan dengan keresahan masyarakat, khususnya terkait kesulitan ekonomi. “Keputusan presiden untuk menganulir kenaikan tunjangan sudah tepat, dan kami mendukung hal itu. Kita harus mengerti penderitaan masyarakat. Paling tidak, tunjangan itu bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Kaltim)
Penulis: Hanafi
