TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan kondisi inflasi daerah masih dalam kategori terkendali, di tengah gejolak ekonomi nasional dan pengaruh pasar global. Hingga pertengahan Mei 2026, laju inflasi di Kukar tercatat sekitar 3,5 persen.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menyebut capaian tersebut menunjukkan kondisi ekonomi daerah masih cukup terjaga meskipun terdapat tekanan dari luar. Termasuk pengaruh kenaikan sejumlah komoditas dan fluktuasi kurs mata uang asing.
Menurutnya, posisi inflasi Kukar memang sedikit berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, angka tersebut masih dinilai aman dan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga di pasar.
“Kalau kita lihat secara umum, inflasi Kukar masih bisa dikendalikan. Meskipun ada tekanan dari beberapa faktor eksternal, kondisi kebutuhan pokok masyarakat relatif stabil,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Sunggono menjelaskan, perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah komoditas tertentu, terutama bahan pangan yang pasokannya masih bergantung dari luar daerah.
Komoditas seperti bawang merah dan kedelai disebut menjadi contoh barang yang rentan terdampak akibat dinamika harga global maupun distribusi antarwilayah. Kendati begitu, bahan pokok utama seperti beras hingga kini masih terpantau aman.
“Tidak semua komoditas terpengaruh. Ada yang memang sensitif terhadap kurs dolar, tapi ada juga yang relatif aman karena pasokannya tersedia,” jelasnya.
Di sektor pangan lokal, Pemkab Kukar juga mencatat adanya peningkatan produksi sejumlah komoditas. Salah satunya adalah telur ayam yang mulai mampu dipasok dari peternak lokal, sehingga membantu menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Pemerintah daerah optimistis penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Selain itu, Pemkab Kukar terus mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah intervensi menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut dilakukan di berbagai kecamatan dengan menyediakan bahan pokok berharga terjangkau.
Sunggono mengatakan, pelaksanaan GPM akan diperluas sepanjang tahun ini untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok tetap terjaga.
“Tahun ini target pelaksanaannya cukup banyak dan akan diperluas di berbagai wilayah. Harapannya bisa membantu masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga,” pungkasnya. (RK)
