NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun kepada DPR RI guna mempercepat pembangunan kawasan ibu kota baru. Tambahan dana itu dinilai krusial untuk mengejar target menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan politik nasional pada 2028.
Usulan tambahan anggaran tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Basuki menjelaskan, kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp22,2 triliun. Namun, pemerintah baru mengalokasikan pagu indikatif sekitar Rp6,7 triliun, sehingga masih terdapat selisih kebutuhan anggaran yang cukup besar.
“Masih diperlukan tambahan sekitar Rp15,5 triliun untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan,” ujar Basuki dalam forum rapat tersebut.
Menurut dia, tambahan anggaran itu akan difokuskan pada percepatan pembangunan tahap lanjutan atau batch kedua kawasan IKN periode 2025–2027. Nilai kebutuhan pada tahap ini diperkirakan mencapai Rp7,4 triliun.
Selain itu, Otorita IKN juga menyiapkan pembangunan tahap berikutnya melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) untuk periode 2026–2028 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp8 triliun.
Basuki menegaskan, kebutuhan pendanaan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam regulasi nasional terkait percepatan pembangunan Nusantara.
Pemerintah menargetkan kawasan IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028, seiring perpindahan fungsi pemerintahan secara bertahap ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Di sisi lain, Otorita IKN juga mulai menghitung kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan berbagai infrastruktur yang telah rampung dibangun. Mulai dari jaringan jalan hingga gedung pemerintahan di kawasan KIPP membutuhkan dukungan anggaran rutin agar tetap berfungsi optimal.
Basuki menyebut kebutuhan biaya pemeliharaan infrastruktur yang telah tersedia diperkirakan mencapai Rp96 miliar. “Seluruh aset yang sudah dibangun tentu harus dirawat agar kualitasnya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Seiring bertambahnya fasilitas di kawasan inti IKN, kebutuhan pembiayaan operasional diprediksi akan terus meningkat. Karena itu, dukungan anggaran dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan kesiapan Nusantara menuju target 2028. (RK)
