TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Penkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Memasuki hari kedua, dengan forum secara khusus membahas tema pembangunan ekonomi dan infrastruktur kewilayahan.
Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, menjelaskan bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik dilakukan secara tematik. Ini untuk memastikan setiap sektor mendapatkan perhatian yang mendalam. Jika hari pertama difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Maka hari kedua ini menjadi ruang bagi para pelaku ekonomi.
”Makanya perlu waktu yang agak panjang terhadap forum konsultasi publik, karena memperhatikan urgensinya harus mendengarkan semua saran pendapatan masukan dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder,” ungkap Syarifah Vanesa, pada Kamis (12/2/2026).
Dalam forum tersebut, Bappeda menghadirkan berbagai pihak. Mulai dari asosiasi pedagang, pelaku ekonomi kreatif, kelompok sadar wisata (pokdarwis), hingga perusahaan. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan masukan, agar perencanaan pembangunan sesuai dengan dokumen RPJPD maupun RPJMD Kukar.
Vanesa menekankan bahwa arah kebijakan ke depan adalah transformasi pembangunan berbasis kewilayahan. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di satu titik.
”Harapannya nanti kita tidak hanya terfokus kepada pusat pertumbuhan saja seperti di Kota Tenggarong, tapi juga merata di seluruh wilayah dengan memperhatikan potensi ekonomi wilayah masing-masing dan juga pemberdayaan pelaku usaha di kecamatan maupun di desa,” tegasnya
Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait akses layanan infrastruktur, terutama jalan. Vanesa mengungkapkan adanya aspirasi dari peserta forum, agar pemerintah memastikan kemudahan akses menuju destinasi wisata.
Mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu embrio atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kukar. Dengan infrastruktur dan potensi ekonomi di tingkat desa dan kecamatan diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dan mandiri.
Penulis : Shavira Ramadhanita
