Oleh : Muhammad Rafi’i, Direktur Radar Kukar
LAGI-lagi gaya komunikasi menteri jadi sorotan. Di tengah duka mendalam insiden tabrakan maut Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiri Fauzi, melontarkan pernyataan yang “nyelekit”.
Hingga Rabu (29/4/2026) pagi, insiden tersebut mencatatkan 15 korban jiwa dan puluhan alami luka-luka. Alih-alih memberikan pernyataan empati mendalam atau fokus pada penanganan korban, pernyataan yang disampaikan justru memantik reaksi publik karena dianggap kurang sensitif terhadap situasi duka.
Arifah mengusulkan gerbong khusus wanita berada di tengah. Depan dan belakang diisi oleh penumpang laki-laki.
“Ya, tadi kami sudah sempat menyampaikan ke PT KAI kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi posisi paling tengah untuk gerbongnya ya, supaya juga lebih tertib, lebih aman,” kata Arifah.
Usulan ini pun memantik kemarahan publik. Tak sedikit netizen membuat meme, menanggapi pernyataan yang kontroversial dari Menteri Arifah. Pun berbagai komentar dilayangkan netizen. “Perbaiki sistemnya doong buukk !!!! Kesian amat laki-laki,” ucap salah satu netizen.
Sejumlah pihak menilai, di tengah tragedi kemanusiaan, pejabat publik seharusnya mengedepankan empati, kehati-hatian dalam berkomunikasi, serta memberikan pesan yang menenangkan masyarakat. Terlebih pesatnya arus digitalisasi saat ini, pernyataan kontroversial lebih cepat viral dibanding berita tragedi yang seharusnya menjadi spotlite utama. Gaya komunikasi yang dinilai tidak tepat justru berpotensi memperkeruh suasana dan melukai perasaan keluarga korban.
Pejabat publik sekelas menteri harusnya bisa belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Masih kuat di ingatan, pernyataan Hasan Nasbi yang menanggapi teror kepala babi terhadap salah satu jurnalis nasional. Ia yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, membuat pernyataan yang seolah tidak menunjukkan keseriusan terkait dugaan pembungkaman terhadap jurnalis.
Kembali ke pernyataan Menteri Arifah. Sudah saatnya pejabat publik memperbaiki gaya komunikasinya. Sikap empati seharusnya menjadi prioritas utama sebelum narasi lain disampaikan.
Lebih dari itu, fokus utama tidak boleh bergeser. Tragedi yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam harus menjadi bahan evaluasi serius. Yang dibutuhkan publik bukan sekadar wacana penataan gerbong, melainkan perbaikan sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh.
Perbaikan manajemen operasional, sistem pengendalian perjalanan, hingga standar keamanan harus menjadi prioritas. Operator seperti PT Kereta Api Indonesia dituntut berbenah, begitu pula sistem transportasi lainnya.
Harapannya, tidak ada lagi korban. Baik seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu yang ditunggu anaknya di rumah, yang harus kehilangan nyawa akibat kelalaian sistem.
Kini satu hal menjadi terang: yang perlu dibenahi bukan hanya sistem transportasi, tetapi juga cara para pemangku kebijakan berbicara kepada rakyatnya.
Di tengah duka yang masih menyelimuti, doa pun mengalir. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik, yang terluka segera pulih, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. (*)
