TENGGARONG – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan, mulai berdampak serius terhadap stabilitas perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Bukit Pariaman. Ekonomi warga dilaporkan mengalami penurunan drastis, seiring meningkatnya angka pengangguran.
Kepala Desa Bukit Pariaman, Sugeng Riyadi, mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan keluhan nyata yang dirasakan langsung oleh warganya. Banyak warga yang terdampak PHK kini terpaksa mengambil keputusan untuk meninggalkan desa dan merantau guna mencari pekerjaan di luar daerah.
“Otomatis dampak dari ekonomi masyarakat UMKM sangat berdampak karena dari banyaknya pengangguran dan PHK dari pihak masyarakat kami yang saat ini sudah banyak beralih. Bahkan mungkin pergi dari wilayah kami untuk merantau dari pekerjaan di luar otomatis ekonomi kemasyarakatan UMKM sangat berdampak dan drop, merosot jauh. Itu yang kami rasakan, keluhan dari warga,” ungkap Sugeng Riyadi.
Di tengah situasi yang belum stabil ini, sinergi kemitraan antara perusahaan dan UMKM lokal masih terus diupayakan berjalan. Perusahaan seperti PT PAMA dan PT MSJ disebut masih memberikan dukungan, untuk mempertahankan keberlangsungan UMKM warga di Desa Bukit Pariaman.
“Kami selama ini banyak UMKM yang kami kerjasamakan, sementara ini PAMA pun juga masih support, meskipun perusahaan belum stabil. Tapi tetap masih men-support dengan adanya UMKM yang ada di Bukit Pariaman, termasuk begitu juga PT MSJ. Kami masih tetap menjalin hubungan baik dengan mempertahankan kondisi yang ada,” jelasnya.
Sugeng menyoroti regulasi dari pemerintah pusat terkait penentuan kuota produksi atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Ia berharap ada langkah konkrit berupa relaksasi, agar operasional perusahaan dapat kembali normal dan memberikan dampak positif secara luas bagi desa.
“Mungkin ada harapan khusus, bagaimana ada relaksasi RKAB. Pemerintah pusat bisa mengembalikan kuota produksi di daerah seperti itu, dan dampaknya akhirnya terasa di wilayah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di wilayah mereka tidak dapat dipungkiri memiliki peran vital, dalam menggerakkan roda perekonomian warga. Tanpa operasional perusahaan yang optimal, tingkat kesejahteraan masyarakat bawah akan terancam merosot tajam.
Oleh karena itu, ia menyampaikan harapan besar kepada Presiden agar melahirkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tingkat bawah.
“Kami berharap kebijakan Bapak Presiden bisa berubah lebih baik untuk menata kembali perekonomian yang ada di bawah. Terkait dengan adanya perusahaan ini, mau tidak mau diakui sangat bermanfaat untuk masyarakat kami karena menciptakan perekonomian luar biasa. Jangan sampai ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kami, terutama di pemerintah desa. Dengan kebijakan yang saat ini kami alami,” pungkasnya.
Penulis: Shavira Ramadhanita
Editor: Afi
