SAMARINDA – Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan digelar di Samarinda, Kalimantan Timur, mendapat respons dari DPRD Provinsi. Ratusan buruh direncanakan melakukan long march dari Universitas Mulawarman ke Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu, 1 Mei 2025, dengan mengusung tema “Buruh Bersatu, Lawan Oligarki.”
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa aksi buruh adalah bentuk aspirasi yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Namun, lebih dari sekadar aksi tahunan, ia menilai May Day harus menjadi pengingat bahwa kesejahteraan buruh di daerah ini masih jauh dari kata layak.
“Isu pengupahan masih menjadi polemik. Di satu sisi buruh menuntut keadilan, di sisi lain pengusaha juga dibebani biaya operasional yang tidak sedikit,” ujar Darlis saat ditemui di Samarinda.
Ia menyebut perlunya solusi tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Salah satu opsi yang disarankannya adalah efisiensi internal di tubuh perusahaan. Menurutnya, banyak pos anggaran yang sebenarnya bisa ditekan tanpa harus mengorbankan produktivitas.
“Kalau memang ingin menaikkan upah buruh, coba lihat kembali struktur pembiayaan perusahaan. Pangkas yang tidak perlu, sederhanakan birokrasi internal, itu akan membuka ruang fiskal,” jelas politisi Partai Amanat Nasional itu.
Darlis juga menyoroti realitas tingginya biaya hidup di Kalimantan Timur. Ia mengaku prihatin melihat banyak buruh terpaksa bekerja rangkap atau mencari penghasilan tambahan karena gaji pokok mereka tidak mencukupi kebutuhan dasar.
“Buruh tidak bisa terus-terusan bertahan dalam tekanan ekonomi seperti ini. Tapi kita juga tidak bisa sembarangan mendesak pengusaha. Kuncinya ada pada perencanaan kebijakan yang bijak dan efisien,” tambahnya.
Ia menutup dengan pesan bahwa Hari Buruh seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momentum reflektif untuk mencari solusi nyata atas persoalan buruh yang masih belum selesai hingga hari ini. (adv)
Editor: Agus
