JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis, untuk mengantisipasi potensi krisis pasokan energi menyusul gejolak di kawasan Timur Tengah. Khususnya dampak penutupan sebagian Selat Hormuz.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran kementerian untuk menjalankan berbagai program guna menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Beberapa langkah yang disiapkan antara lain pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt, konversi pembangkit diesel ke energi surya berbasis sistem penyimpanan baterai, serta percepatan program bahan bakar nabati hingga campuran 50 persen (B50).
Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi konsumsi energi melalui kebijakan kerja dari rumah (work from home) satu hari dalam sepekan, pembatasan pembelian bahan bakar minyak, serta penghematan anggaran perjalanan dinas.
Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengidentifikasi sumber alternatif impor energi dari sejumlah negara untuk mengantisipasi gangguan distribusi dari Timur Tengah.
Tak hanya itu, percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi juga menjadi fokus, guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dalam jangka panjang.
Kebijakan tersebut mulai diberlakukan per 1 April 2026 dan akan dievaluasi dalam waktu dua bulan ke depan. Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons potensi krisis energi global. Namun, IESR mengingatkan pentingnya transparansi data agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Menurut IESR, jaminan ketersediaan BBM perlu dibarengi dengan keterbukaan informasi terkait kondisi stok dan langkah mitigasi, guna mencegah kepanikan masyarakat.
Selain itu, lembaga tersebut juga menyoroti potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia. Dengan harga minyak yang terus meningkat, beban subsidi energi berisiko membengkak signifikan.
IESR turut mendorong pemerintah untuk mulai mengalihkan skema subsidi energi menjadi bantuan langsung yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Di sisi kebijakan teknis, IESR menilai rencana konversi 120 juta kendaraan bermotor menjadi listrik dalam waktu singkat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kesiapan infrastruktur, biaya, hingga minat masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan terkait program B50, yang dinilai belum ideal untuk diterapkan dalam jangka panjang karena berpotensi menambah beban subsidi serta menekan penerimaan negara dari sektor ekspor kelapa sawit.
Sebagai alternatif, IESR merekomendasikan agar pemerintah tetap fokus pada program B40 serta mempercepat elektrifikasi transportasi dan penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang. (RK)
