TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap melakukan penyesuaian besar, dalam arah pembangunan pada 2026. Penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi faktor utama perubahan strategi yang akan diterapkan pemerintah daerah.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode yang penuh tantangan. Setelah mencatatkan capaian pembangunan positif sepanjang 2025, kondisi fiskal daerah justru mengalami tekanan berat akibat turunnya kemampuan keuangan.
Ia mengungkapkan, APBD Kukar yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 triliun diproyeksikan menyusut hingga sekitar Rp7 triliun atau turun hampir 40 persen. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut langkah realistis dan terukur agar pembangunan tetap berjalan.
“Saya harus akui bahwa tahun 2026 merupakan tahun yang sangat sulit bagi kita,” ujarnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Kukar mengubah pendekatan pembangunan dengan menekankan penguatan kolaborasi lintas sektor. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta keterlibatan dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program strategis.
dr Aulia menegaskan, pembangunan tidak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada APBD. Peran sektor swasta dan badan usaha akan didorong lebih aktif sebagai mitra pemerintah daerah.
“Konsep pembangunan tahun 2026 lebih kita dorong kepada pembangunan kolaboratif, di mana peran pihak swasta sangat kita harapkan,” jelasnya.
Ia mencontohkan dukungan dari Pertamina EP di wilayah Samboja yang menyatakan kesiapan berkontribusi dalam program makan bergizi bagi anak-anak dan lansia. Kolaborasi semacam ini disebut sebagai solusi konkret di tengah keterbatasan fiskal.
Menurut dr Aulia, ke depan APBD akan diposisikan sebagai penopang terakhir apabila pembiayaan dari badan usaha tidak dapat terealisasi. Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah optimistis pembangunan Kukar tetap berkelanjutan meski ruang fiskal semakin sempit.
“APBD nanti sifatnya pertahanan terakhir ketika program-program dari badan usaha tidak bisa tercapai,” pungkasnya. (RK)
