PENAJAM PASER UTARA – Insiden dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), berbuntut evaluasi menyeluruh. Sebanyak 25 siswa SD Negeri 008 Waru dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi hidangan dari program tersebut, Rabu (11/2/2026).
Para siswa yang terdiri dari 16 laki-laki dan 9 perempuan mengalami keluhan seperti sakit perut, muntah hingga sesak napas. Mereka langsung dilarikan ke Puskesmas Waru untuk mendapatkan penanganan medis.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyatakan pemerintah daerah bergerak cepat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, khususnya di dapur penyedia wilayah Waru.
“Ini bukti bahwa tidak semua hal bisa berjalan mulus. Kejadian ini di luar nalar, karena selama dua sampai tiga bulan sebelumnya program ini baik-baik saja,” ujarnya.
Pemkab PPU, lanjut Waris, akan memanggil seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut.
“Pasti Kami dari pemerintah akan memanggil pihak SPPG. Kita ingin tahu penyebab pastinya apa. Ini baru terjadi di Penajam dan harus dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menyebut ada dugaan awal terkait komposisi menu tambahan seperti buah-buahan atau unsur gizi lain. Namun hal itu masih akan didalami melalui evaluasi teknis.
“Kemungkinan ada sesuatu yang kurang dari menu tambahan, bisa dari buah-buahan atau sejenisnya. Tapi semua ini kita jadikan bahan evaluasi MBG ke depan,” ungkapnya.
Meski demikian, Waris memastikan program MBG tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat. “Program ini tetap berjalan, tapi tidak boleh mengulangi insiden seperti ini. Evaluasi akan kita lakukan agar ke depan lebih baik,” terangnya.
Sementara itu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang diduga menjadi sumber keracunan.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut insiden ini sebagai peringatan serius dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi berskala besar. “Saya sudah sampaikan, jangan sampai ini pecah telur. Kalau satu kasus muncul dan disusul yang lain, dampaknya akan luas. Itu yang tidak kita inginkan,” ujar Jaya.
Menurutnya, penghentian sementara dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium terhadap sampel makanan, bahan baku, serta kemungkinan sumber kontaminasi lainnya. “Kita tidak boleh mengambil risiko. Korbannya banyak dan ini menyangkut anak-anak,” tegasnya.
Tim lintas sektor kini melakukan penelusuran mulai dari proses pengolahan, distribusi hingga pengantaran makanan. Jaya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dapur SPPG wajib punya SLHS. Kalau masih proses pengurusan, seharusnya jangan dulu berproduksi. Kalau belum layak tapi tetap jalan, itu berbahaya,” kata Jaya.
Ia menambahkan, prinsip zero accident harus menjadi pegangan utama dalam pelaksanaan program MBG. “Kalau terbukti ada pelanggaran prosedur, dapur akan kami hentikan sementara dan distribusi dialihkan ke dapur lain yang benar-benar memenuhi standar,” pungkas Jaya. (RK)
