TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan serius menyusul proyeksi penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 menjadi Rp 7,35 triliun. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD). Merespons situasi efisiensi anggaran ini, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, kini menuntut perusahaan daerah (perusda) untuk mengambil peran strategis dan masif dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rendi Solihin secara terbuka meminta perusda Kukar untuk mengubah mentalitas mereka, dari hanya mengandalkan suntikan dana menjadi motor penggerak pendapatan daerah.
”Perusda juga harus peduli, jangan hanya meminta penyertaan modal saja yang diminta. Jadi insting untuk meningkatkan PAD itu harus menyala,” ungkap Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.
Target PAD 15 Persen Sebagai Kunci Pembangunan
Dalam upaya menopang APBD, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, menargetkan kontribusi dari sektor PAD harus mencapai 15 persen dari total pendapatan.
Saat ini, kontribusi PAD Kukar baru berada di angka 10,03 persen. Rendi menyatakan optimisme bahwa peningkatan tersebut dapat dicapai secara bertahap melalui sinergi yang kuat antara seluruh perusda.
”Sekarang baru diangka 10,03 persen, optimis secara bertahap,” tambah Rendi Solihin, menyoroti celah yang harus dikejar.
Optimisme Pembangunan Berlanjut di Tengah Efisiensi
Rendi Solihin menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi perusda harus memiliki visi dan tujuan tunggal, yaitu mendongkrak nilai APBD Kukar. Meskipun proyeksi pendapatan mengalami penurunan, Pemkab Kukar tetap optimis bahwa pembangunan tetap akan berjalan dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Optimisme ini didasarkan pada adanya upaya dan langkah yang dioptimalkan bersama DPRD Kukar untuk menghadapi efisiensi ini.
”Ada upaya dan langkah yang harus kita lakukan dan optimalkan ditengah efisiensi yang terjadi dan menurunnya APBD (2026) kita,” tutup Rendi. (Adv)
