Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), terus mendorong upaya percepatan pembangunan daerah. Melalui optimalisasi perencanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun anggaran 2023.
Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan mendatangkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yaitu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni. Pada kegiatan “Ngapeh Hambat” (bincang pagi) yang digelar oleh Pemkab Kukar. Pada Sabtu (13/5/2023) kemarin, di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kukar.
Dalam kesempatan ini, Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan bahwa maksud dari dilakukannya Ngapeh Hambat ini, adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pejabat daerah. Agar dapat melakukan percepatan serapan APBD 2023.
“Yang selalu saya sampaikan juga, bukan hanya sekedar melakukan belanja anggaran. Tapi juga kualitas belanja harus kita terus perbaiki, saya optimis ini bisa kita lakukan dengan baik,” ungkap Edi.
Meski ia menyadari, masih terdapat beberapa kendala. Dalam upaya realisasi anggaran pada tahun berjalan, yang masih terbilang cukup minim. Belum lagi dengan penambahan anggaran pada APBD perubahan.
Untuk itu Edi menyampaikan, bahwa pihaknya terus mengupayakan percepatan perencanaan anggaran pada APBD perubahan. Sehingga Edi tidak ingin, bimbingan yang diberikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah ini, terhenti di forum diskusi ini saja Tapi ia mengingatkan ada bimbingan lain di forum-forum berikutnya.
“Seperti saya sampaikan tadi, kalau kami ingin melakukan percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun 2023 ini. Nanti teknisnya bagaimana, karena disisi lain ada norma-norma yang diatur oleh Bappenas. Berkaitan dengan mekanisme perencaan itu sudah ditetapkan tahapan dan waktunya,” sambung Edi.
Sehingga dengan kegiatan Ngapeh Hambat ini, Edi berharap bisa menghadirkan solusi-solusi dari permasalah yang terus dihadapi oleh Pemkab Kukar. Khususnya dalam hal perencanaan dan realisasi APBD Kukar.
“Semoga apa yang disampaikan oleh pak Dirjen Bina Keuangan Daerah ini, dapat menambah keyakinan dan wawasan kepada jajaran kami di Pemkab Kukar. Inti dari forum ini adalah, kami menginginkan percepatan realisasi kegiatan yang sudah ditetapkan pada tahun 2023. Serta bagaiman kita bisa menyusun kembali kebijakan di perubahan nanti,” pungkasnya. (adv/tabs)
