TENGGARONG – Aliansi Tiga Ormas Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan Jilid II. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan tegas agar Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, segera menanggalkan jabatannya.
Ketua Aliansi Tiga Ormas Daerah Kukar, Hebby Nurlan Arafat, menyatakan bahwa aksi lanjutan ini telah menghasilkan kesepakatan. Setelah pihaknya melakukan audiensi langsung bersama anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Fraksi PDI Perjuangan Kukar.
“Alhamdulillah untuk hasil dari pertemuan di dalam hari ini sudah ada mencapai kesepakatan. Kesepakatan dalam artian kawan-kawan dari Fraksi PDI Perjuangan yang ada di Kutai Kartanegara ini akan membawa tuntutan-tuntutan dalam aksi hari ini ke pusat, artinya pusat ini DPP-nya,” ungkap Hebby.
Menurutnya pihak fraksi meminta waktu kurang lebih tiga hari, untuk menunggu jawaban dan keputusan dari tingkat pusat terkait tuntutan yang dilayangkan.
Hebby menegaskan bahwa poin utama dalam gerakan ini tidak berubah, yaitu mendesak Ahmad Yani untuk turun dari kursi pimpinan DPRD Kukar. Pihaknya membuka dua opsi mekanisme, baik mundur secara sukarela maupun melalui pemecatan oleh struktur partai.
“Yang jelas tuntutan hari ini artinya tetap Saudara Ahmad Yani sebagai ketua DPRD Kutai Kartanegara yang ada di Fraksi PDI Perjuangan itu harus mundur, wajib mundur. Jadi apapun intinya mundur secara terhormat atau nanti ada tindakan dari DPP-nya, itu masih dalam proses,” tegasnya.
Selain melakukan audiensi di internal partai, massa juga bergerak ke gedung DPRD Kukar. Namun, aksi di gedung parlemen tersebut hanya sebatas penyampaian aspirasi dan dokumentasi.
“Kalau untuk aksi mungkin di DPR itu kita cuma orasi aja dan sekalian juga untuk dokumentasi, itu aja,” tambah Hebby.
Melalui momentum ini, Aliansi Tiga Ormas Daerah Kukar juga menyampaikan pesan dan keluh kesah terbuka yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Mereka menilai kepemimpinan kader di DPRD Kukar saat ini telah mencederai ideologi partai.
“Kalau untuk DPP nya lebih ke Ketua Umumnya, Ibu Megawati Soekarnoputri yang terhormat. Kami mohon di sini ada perwakilan dari PDIP Pusat. Kami datang ke sini sebagai masyarakat Kutai Kartanegara menyampaikan keluhan kami, kami berkeluh kesah menyampaikan tuntutan kami dalam hal ketidakbecusan dari kadernya Ibu yang di sini menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Ia menambahkan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Yani selama menjabat dinilai sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat di daerah.
“Artinya dalam tindakan-tindakan yang dia lakukan itu tidak ada berpihak kepada masyarakat. Jadi sangat disayangkan sekali partai sebesar PDI Perjuangan ini harus dinodai, dikotori, dicoreng oleh seorang Ahmad Yani,” tegas Hebby.
Mengenai langkah yang akan diambil apabila aspirasi masyarakat ini tidak direspons atau diabaikan oleh jajaran DPP PDI Perjuangan, Hebby menyatakan dengan tegas bahwa gerakan ini tidak akan mengendur. Pihaknya akan menggelar aksi seruan jilid III jika diabaikan. Ia bahkan memberikan peringatan keras terkait stabilitas keamanan di wilayah Kukar ke depan.
“Kalau diabaikan sama DPP, intinya kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Artinya, kemungkinan terburuknya yang jelas kondusivitas di Kutai Kartanegara ini kita tidak bisa terjamin lagi,” tutupnya.
Penulis : Shavira Ramadhanita
Editor : Afi
