TENGGARONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat ratusan kasus suspek campak hingga pertengahan April 2026. Meski angkanya cukup tinggi, pemerintah memastikan kondisi masih dalam tahap kewaspadaan dini dan belum masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).
Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (SIPKLB) Dinkes Kukar, Hamdana Yunisar, menyebutkan total kasus yang tercatat hingga pekan ke-13 mencapai 198 suspek.
Menurutnya, seluruh kasus tersebut belum dapat dikonfirmasi sebagai campak positif karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
“Data sementara sampai minggu ke-13 ada 198 kasus, namun semuanya masih suspek karena belum ada hasil konfirmasi laboratorium,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan kasus sempat terjadi pada pertengahan Februari atau pekan ke-8, yang bertepatan dengan masa libur sekolah. Lonjakan serupa kembali muncul pada pekan ke-13, dipicu tingginya mobilitas masyarakat, termasuk arus mudik dan aktivitas belajar yang kembali berjalan normal.
Dari sisi wilayah, Kecamatan Samboja masih menjadi daerah dengan laporan kasus terbanyak. Hal ini diduga berkaitan dengan faktor geografis, mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan yang sebelumnya mengalami KLB campak.
“Biasanya daerah perbatasan lebih rentan. Pola seperti ini juga pernah terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Bontang,” jelasnya.
Selain Samboja, laporan kasus juga banyak berasal dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, RSUD AM Parikesit Tenggarong, serta Puskesmas Sungai Meriam di Kecamatan Anggana.
Sementara itu, dari sisi kelompok umur, penyebaran kasus terjadi secara merata dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kasus ditemukan mulai dari bayi hingga usia dewasa.
“Tidak ada kelompok usia yang dominan, hampir semua rentang usia terdampak,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Kukar telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, mulai dari pelacakan kontak erat, penerbitan surat edaran kewaspadaan dini, hingga penguatan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara lintas sektor, termasuk melalui siaran radio daerah serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penyuluhan di lapangan.
Ke depan, pemerintah daerah juga berencana melaksanakan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Kesehatan, namun pelaksanaannya masih menunggu distribusi logistik dan petunjuk teknis dari pemerintah provinsi.
Penulis/Editor: Afi
