Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), melalui Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono menyebut bahwa serapan anggaran 2022, ditargetkan ada diangka 85 persen pada akhir tahun. Hal ini pun mengundang respon dari anggota Komisi II DPRD Kukar.
Yakni Firnadi Ikhsan, yang berharap Pemkab Kukar terus melakukan perbaikan, untuk meningkatkan realisasi serapan anggaran. Ia menyebut angka ini sudah cukup baik, namun dengan capaian ini pemkab bisa terus melakukan evaluasi. Agar kedepannya anggaran APBD dapat terserap dengan lebih maksimal.
Dia mengakui bahwa memang situasi tiap tahunnya selalu berbeda. Tapi bukan berarti ini dapat dijadikan alasan. Bagaimana perencanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), harus senantiasa dimaksimalkan. Agar APBD tidak mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tiap tahunnya.
“Sehingga kalau yang dimaksud itu masalah teknis adalah kendala alam, kemudian tentang begitu banyak proyek yang menumpuk diakhir tahun itu harus jadi evaluasi. Maka proyek-proyek besar itu direncanakan dari tahun-tahun murni dikerjakan proyek itu. Karena kita ini juga sudah merencanakan pembangunan sudah lebih detail, dan rapi. Jadi diperubahan cukup pengerjaan proyek-proyek yang kira-kira dikerjakan dalam waktu singkat,” beber Firnadi Ikhsan.
Apalagi menurutnya selama ini DPRD Kukar sudah menetapkan APBD tepat waktu. Sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada saat pendampingan.
Sementara itu, saat disinggung soal harapannya terkait dengan realisasi anggaran pada tahun 2023, yang mana secara nominal jauh lebih besar dari tahun ini. Firnadi Ikhsan menuturkan seharusnya realisasi serapan anggarannya bisa jauh lebih maksimal, apalagi penetapan anggaran APBD 2023 sudah diketuk sejak November lalu. Otomatis banyak waktu persiapan yang di mlakukan Pemda.
“Karena begini, Silpa itu sebenarnya rakyat tidak mendapatkan pembangunan, itu maknanya kan. Yang tadinya harus dinikmati jadi tidak bisa, terlambat hari ini itu sama dengan dua tahun berikutnya baru bisa dikerjakan. Karena tahun depan sudah ditetapkan project yang baru. Tidak bisa lagi melanjutkan, kecuali di tahun perubahan bisa di anggarkan kembali,” sambungnya.
Kedepannya Firnadi Ikhsan berharap, segala hal yang memperlambat proses realisasi setiap program yang sudah dikerjakan bisa segera diperbaiki. Demi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kukar.
“Ya kalo pemerintah berhasil mencapai 85 atau 88 persen saya kira cukup, tapi tidak ada salahnya kita berharap. Walaupun tidak ada yang sempurna, ya namanya harapan kalau bisa 100 persen kenapa tidak,” tutupnya. (tabs)
