SANGATTA – Tekanan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 berdampak langsung pada kebijakan belanja pegawai di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK menyusul keterbatasan anggaran efektif yang tersedia.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menjelaskan bahwa secara administratif APBD 2025 tercatat sebesar Rp 5,1 triliun. Namun, dana riil yang dapat dimanfaatkan hanya sekitar Rp 4,6 triliun karena sebagian harus dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban program tahun sebelumnya.
“Anggaran efektif kita hanya Rp 4,6 triliun. Sisanya terserap untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah berjalan. Ini yang membuat ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut jauh berbeda dibanding proyeksi sebelumnya yang sempat mendekati Rp 10 triliun. Dengan berkurangnya kapasitas anggaran, komposisi belanja pegawai pun ikut terimbas.
Regulasi membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Dengan total anggaran sekitar Rp 5 triliun, alokasi untuk belanja pegawai kini berkisar Rp 1,7 triliun, turun signifikan dibanding saat postur anggaran lebih besar.
“Saat anggaran Rp 10 triliun, belanja pegawai bisa Rp 3 triliun. Sekarang maksimal hanya Rp 1,7 triliun. Kalau total turun, komponen di dalamnya pasti ikut turun,” tegasnya.
Penyesuaian tersebut berdampak pada besaran TPP yang sebelumnya rata-rata mencapai Rp 4,5 juta per bulan, kini berada di kisaran Rp 1,6 juta hingga Rp 1,8 juta.
Sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengaku harus menata ulang pengeluaran rumah tangga akibat penurunan tersebut. Salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya menyebut TPP selama ini menjadi penopang kebutuhan rutin seperti cicilan rumah dan kendaraan.
“Jujur saja berat. Biasanya TPP itu yang jadi penyangga untuk cicilan rumah dan kendaraan. Sekarang turun jauh. Mau tidak mau kami harus atur ulang semuanya,” ujarnya.
Ia mengaku memahami situasi fiskal daerah, namun berharap kondisi keuangan segera membaik agar kesejahteraan pegawai kembali stabil.
“Kami paham daerah lagi susah. Tapi kalau turunnya sampai lebih dari separuh, tentu terasa sekali. Harapannya ke depan kondisi keuangan daerah bisa kembali membaik,” tambahnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah memastikan program prioritas tetap dijalankan. Sekitar 50 program strategis disebut tetap berjalan dengan skema pelaksanaan bertahap dan penyesuaian skala.
“Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Minimal roda program unggulan tetap berputar demi kepentingan masyarakat,” tandas Mahyunadi. (RK)
