SAMARINDA — Gelombang demonstrasi mewarnai halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (23/2/2026). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WITA itu diwarnai orasi dan pembentangan spanduk. Massa juga membacakan pernyataan sikap bertajuk Pakta Integritas yang memuat tujuh tuntutan kepada pemerintah daerah.
Koordinator lapangan GERAM, Angga, menyoroti pelaksanaan program pendidikan gratis yang dinilai belum berjalan merata. Ia menyebut masih banyak mahasiswa yang telah mendaftar namun tidak tercatat sebagai penerima manfaat.
Di Universitas Mulawarman, kata dia, sejumlah mahasiswa mengaku belum merasakan fasilitas yang sebelumnya digaungkan sebagai program unggulan.
“Tuntutan ada tujuh yang kami bawa. Kami menyoroti bagaimana Gratispol ini belum merata di Kaltim. Pemprov sendiri bicara besar sekali di media soal Gratispol ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim,” ujar Angga.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba mendekat ke pintu utama kantor gubernur. Adu mulut hingga dorong-dorongan dengan aparat keamanan tak terhindarkan. Namun ketegangan mereda setelah dilakukan negosiasi dan perwakilan mahasiswa diizinkan berdialog secara langsung.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga mengangkat persoalan kerusakan lingkungan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dugaan praktik politik dinasti, perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, hingga jaminan kebebasan berekspresi. Mereka menilai sejumlah janji pembangunan, termasuk layanan kesehatan gratis, belum sepenuhnya terealisasi.
Di tengah aksi tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, turun langsung menemui massa aksi. Dengan pengawalan, ia duduk bersama mahasiswa di pelataran kantor gubernur untuk membuka ruang dialog.
Dalam kesempatan itu, Rudy menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara membangun. “Pemerintah tidak anti kritik. Tapi kritik yang disampaikan hendaknya bersifat konstruktif ” tegas Rudy
Setelah diskusi yang berlangsung cukup panjang, Gubernur menandatangani tujuh poin tuntutan yang diajukan mahasiswa sebagai bentuk komitmen untuk melakukan evaluasi.
“Aspirasi ini kami terima, pastinya menjadi evaluasi dari bagian proses kerja Pemprov Kaltim,” tutupnya. (RK)
