Rakornas Pariwisata 2026 Dorong Kolaborasi Daerah, Fokus pada Wisata Inovatif dan Berkelanjutan

JAKARTA – Penguatan sektor pariwisata berbasis inovasi menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026. Forum yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah ini membahas strategi pengembangan destinasi unggulan hingga upaya menjaga keberlanjutan sektor wisata di berbagai wilayah Indonesia.

Memasuki hari kedua pelaksanaan Rakornas Pariwisata 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (21/5/2026), sejumlah daerah memaparkan arah kebijakan pengembangan wisata yang disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing.

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran dinas pariwisata dari berbagai provinsi, kementerian, serta lembaga terkait guna menyamakan langkah dalam memperkuat sektor pariwisata nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, menargetkan penguatan identitas kota sebagai pusat destinasi urban dan ekonomi kreatif. Kepala Bidang Data Informasi dan Pengembangan Destinasi Disparekraf DKI Jakarta, Bima Agung, menyebut pengembangan wisata ibu kota diarahkan pada potensi kawasan heritage, pesisir, hingga industri meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).

Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing destinasi Jakarta, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kolaborasi dengan kementerian dan lintas sektor akan terus diperkuat untuk mendukung pengembangan destinasi dan kegiatan pariwisata,” ujarnya.

Di sisi lain, Provinsi Bali menyoroti tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri wisata dengan kelestarian lingkungan. Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarjaya, mengatakan sektor pariwisata masih menjadi motor ekonomi utama di Pulau Dewata, namun diiringi berbagai persoalan seperti sampah, alih fungsi lahan hingga disparitas pembangunan.

Karena itu, Bali mulai mengarahkan kebijakan wisata pada konsep regeneratif yang menitikberatkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sementara Jawa Timur menitikberatkan penguatan wisata berbasis budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Evy Afianasari, menyampaikan jumlah desa wisata di wilayahnya terus bertambah dan telah mencapai ratusan desa.

Pengembangan atraksi budaya lokal dan pelestarian kesenian tradisional disebut menjadi strategi untuk menarik wisatawan sekaligus menjaga identitas daerah.

Adapun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengembangkan konsep wisata premium berbasis alam dan budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Doris Alexander Rihi, menyebut wilayahnya memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan yang menawarkan pengalaman wisata eksklusif berbasis komunitas lokal.

Dalam kesempatan itu, pemerintah pusat melalui Bappenas menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan destinasi prioritas nasional.

Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Bappenas, Wahyu Wijayanto, menilai kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain harus diperkuat agar pengembangan kawasan wisata berjalan optimal.

Selain isu destinasi, Rakornas juga membahas digitalisasi layanan pariwisata, penguatan pelaku UMKM sektor wisata, inovasi pembiayaan kreatif hingga peningkatan standar keselamatan destinasi melalui kerja sama dengan sejumlah instansi terkait. (RK)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.