Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur memuat program Gratispol yang saat ini tengah digenjot pelaksanaannya pada tahun ajaran baru. Perencanaannya terus dimatangkan agar implementasi di lapangan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, usai bertemu dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Gratispol, menyampaikan sejumlah catatan penting agar program ini tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, dari sisi pendekatan yuridis, kami berharap program Gratispol ini aman secara regulasi dan aturan. Sehingga implikasi dari realisasinya nanti juga aman dalam pendekatan hukum,” ujar Agusriansyah saat diwawancarai awak media, Rabu (09/07/2025).
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dalam kebijakan ini, terutama menyangkut aspek keadilan sosial. Menurutnya, Pemerintah Provinsi harus memastikan bahwa seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, mendapatkan perlakuan yang setara.
“Misalnya dalam Gratispol untuk pendidikan SMA/SMK, kita berharap selain menggratiskan pakaian, juga perlu memikirkan daerah-daerah tertinggal. Salah satu solusinya bisa melalui pembentukan sekolah berasrama (boarding school),” terangnya.
Sekolah berasrama dinilai mampu menjawab persoalan akses pendidikan di wilayah terpencil. Selain itu, pemerataan juga dapat diwujudkan dengan memperbaiki infrastruktur jalan menuju sekolah, serta menyediakan transportasi berupa bus sekolah di desa-desa.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan Gratispol sebagai program strategis dalam peningkatan akses pendidikan dan layanan dasar lainnya di Kalimantan Timur. (Adv)
Editor: Susanto
