SAMARINDA – Program pendidikan gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui skema Gratispol kian mendekati tahap implementasi. Dalam rapat kerja yang digelar Selasa (10/6/2025), perwakilan perguruan tinggi, Pemprov Kaltim, dan DPRD saling bertukar pandangan untuk memastikan kesiapan teknis dan kebijakan program ini sebelum diterapkan pada tahun akademik baru.
Komisi IV DPRD Kaltim, yang membidangi sektor pendidikan, menyoroti pentingnya perencanaan matang agar program tidak hanya sekadar diluncurkan, tetapi juga berjalan efektif dan berkeadilan. Salah satu anggotanya, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa inisiatif sebesar Gratispol harus disertai evaluasi menyeluruh, khususnya terkait kapasitas daerah dalam pelaksanaan di lapangan.
“Gratispol adalah inisiatif strategis Pemprov untuk meningkatkan kualitas SDM. Tapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan teknis, koordinasi antarlembaga, dan kelengkapan data penerima manfaat,” ujar Agusriansyah.
Ia juga menekankan bahwa pengkajian program tak boleh terpusat hanya pada wilayah perkotaan. Mengingat Kaltim terdiri dari 10 kabupaten/kota, maka distribusi kebijakan dan anggaran harus menjangkau semua daerah secara proporsional.
“Perlu ada kajian kebijakan yang terintegrasi, lintas perangkat daerah, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan mempertimbangkan aspek kemampuan fiskal, keamanan global, serta keberlanjutan program,” lanjutnya.
Saran itu turut diamini oleh Sarkowi V. Zahry, anggota Komisi IV lainnya. Ia menilai program pendidikan gratis ini harus diantisipasi sejak dini dari sisi potensi masalah. Menurutnya, citra pemerintah bisa terdampak apabila terdapat pelaksanaan yang tidak merata atau menimbulkan polemik.
“Di tengah kondisi sosial hari ini, opini publik sangat mudah terbentuk dari satu kasus saja. Maka kontrol dan mitigasi dari awal jauh lebih baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim, Dasmiah, memastikan bahwa pemerintah saat ini sedang memfinalisasi pendataan mahasiswa asal Kaltim yang akan menjadi penerima beasiswa melalui program Gratispol.
“Pemprov sudah mengalokasikan anggaran yang tidak bisa diubah, dan akan dimasukkan dalam perubahan APBD. Target kami, pada bulan Juli sudah bisa dilakukan proses transfer dana kepada penerima,” jelas Dasmiah.
Dengan semua tahapan ini, Gratispol diharapkan menjadi tonggak baru pemerataan akses pendidikan tinggi di Kalimantan Timur tanpa beban biaya. (adv)
Editor: Susanto
