NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai tidak cukup hanya menghadirkan pusat pemerintahan baru, tetapi juga harus melahirkan wajah baru birokrasi Indonesia. Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, saat memberikan kuliah umum kepada aparatur sipil negara (ASN) di kawasan IKN.
Di hadapan ratusan ASN Otorita IKN serta ASN Kementerian Kesehatan, Rini menekankan bahwa pola kerja birokrasi lama tidak relevan diterapkan di ibu kota masa depan. ASN yang bertugas di IKN dituntut menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia, yang adaptif terhadap teknologi dan perubahan zaman.
“Selaraskan budaya kerja yang baru dengan konsep IKN yang smart city,” pesan Rini.
Ia menegaskan, pembangunan IKN berlangsung di tengah era disrupsi digital dan percepatan kecerdasan buatan (AI), sehingga menuntut pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, dan responsif. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah bersikap adaptif dan tangguh.
“IKN dibangun di tengah dunia yang mengalami disrupsi digital dan percepatan AI. Jadi menuntut pelayanan publik yang cepat dan terintegrasi. Maka mengharuskan pemerintahnya adaptif dan resilien (tangguh),” jelasnya.
Rini juga mengingatkan bahwa ASN di IKN harus mampu bekerja lintas sektor, mengelola konflik kepentingan, menghadirkan layanan terintegrasi, serta membangun budaya melayani yang berorientasi pada hasil bersama (shared outcome). Menurutnya, konsep smart city tidak akan tercapai bila birokrasi masih berjalan secara konvensional.
“Bangun cara kerja baru itu di sini. Bangun birokrasi yang efisien itu di sini. Lebih lincah dalam mengambil keputusan, Lebih kolaboratif antar-instansi, lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Namun, ia mengakui tantangan tersebut tidak ringan. Perubahan pola kerja menuntut keberanian ASN untuk meninggalkan praktik lama, termasuk layanan publik yang terfragmentasi antarinstansi.
“Tidak lagi layanan terfragmentasi antar-instansi. Masyarakat yang harus berpindah-pindah demi satu kebutuhan. Jangan lagi begitu,” terangnya.
Ia menambahkan, penerapan cara kerja baru berbasis ekosistem digital menjadi kunci agar visi besar IKN benar-benar terwujud. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik sehingga lebih mudah, dekat, dan berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kuliah umum yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Rini menegaskan fokus pembahasan berada pada reformasi birokrasi dan transformasi layanan publik, tanpa menyinggung agenda pemindahan ASN pusat ke IKN. (RK)
