SANGATTA — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyoroti berbagai persoalan pendidikan daerah, mulai dari pemerataan fasilitas sekolah hingga kebijakan pengadaan bus listrik.
Aksi yang digelar di halaman Kantor Bupati Kutim itu diikuti mahasiswa dari GMNI Kutim, BEM STIPER dan PMII Kutim setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.
Dalam orasinya, massa aksi mempertanyakan arah prioritas anggaran pemerintah daerah di tengah masih adanya sekolah di wilayah pedalaman yang dinilai minim fasilitas dan akses infrastruktur.
Koordinator aksi, Deodatus Frans Kacaribu mengatakan mahasiswa meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kebijakan pengadaan bus sekolah listrik yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurutnya, mahasiswa tidak menolak modernisasi transportasi pendidikan, namun pemerintah diminta menjelaskan secara rinci manfaat dan rencana pengembangannya.
“Sekarang baru satu unit yang dihadirkan. Kami ingin kejelasan seperti apa realisasinya ke depan dan bagaimana manfaatnya untuk seluruh kecamatan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Selain bus listrik, mahasiswa juga menyoroti anggaran yang disebut berkaitan dengan program sekolah rakyat. Mereka menilai pemerintah perlu memastikan program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mendesak realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD agar benar-benar dirasakan hingga ke wilayah terpencil.
Mereka mencontohkan kondisi akses pendidikan di Kampung Longjok, Desa Long Betoq, Kecamatan Busang yang hingga kini masih mengalami keterbatasan infrastruktur penghubung menuju sekolah.
“Masih banyak daerah yang membutuhkan perhatian serius terkait fasilitas pendidikan,” tegas Deodatus.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menjelaskan bahwa pengadaan bus listrik merupakan bagian dari program unggulan pemerintah daerah.
Ia menyebut satu unit bus yang ada saat ini masih berstatus uji coba sebelum nantinya dilakukan evaluasi untuk pengembangan lanjutan.
“Kalau hasil evaluasinya baik, tentu akan dikembangkan lagi,” katanya.
Mahyunadi juga memastikan pengadaan kendaraan listrik tersebut tidak menggunakan anggaran pendidikan, melainkan berasal dari anggaran Dinas Perhubungan. Menurutnya, penggunaan bus listrik dipilih sebagai langkah efisiensi operasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.
Terkait pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah kendala infrastruktur. Namun, pembangunan fasilitas penunjang seperti jembatan penghubung disebut telah masuk dalam perencanaan tahun ini.
Sementara mengenai program sekolah rakyat, Mahyunadi menegaskan program tersebut diperuntukkan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Program ini bukan hanya soal sekolah, tetapi juga pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak,” pungkasnya. (RK)
