TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna, dengan melangsungkan tiga agenda sidang dalam satu hari. Rapat ini langsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (24/7/2023) malam.
Rapat dimulai dengan rapat paripurna ke-10 masa sidang III, dengan agenda Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2022.
Dilanjutkan dengan paripurna ke-11 masa sidang III dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2024. Dan paripurna ke-12 masa sidang III dengan agenda Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk Enam Bulan Berikutnya tahun Anggaran 2023 oleh Pemkab Kukar.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi serta Siswo Cahyono ini, juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup), Rendi Solihin, bersama para perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rasid menjelaskan, rapat kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan Laporan Kinerja Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Bupati Kukar tahun anggaran 2022. Yang sebelumnya sempat dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
“Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari banggar dalam laporannya. Salah satunya adalah DPRD menyoroti berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan di Kukar, infrastruktur, dan lainnya,” ungkap Rasid.
Rasid menegaskan, bahwa masalah kemiskinan ini harus menjadi perhatian pemerintah kedepan. Apalagi ia merasa pihaknya juga sudah mencoba untuk memaksimalkan alokasi anggaran untuk penanganan angka kemiskinan.
“Semoga pada tahun 2023 ini, pelan-pelan kita benahi dan tekan angka kemiskinan di Kukar. Karena tentunya kita semua berharap angka penduduk miskin di Kukar ini bisa terus ditekan,” tutupnya. (tabs)
