SAMARINDA – Dugaan penggunaan air asin dalam pembangunan jalan di kawasan Bontang–Muara Badak memantik perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Isu yang diadukan oleh Aliansi Peduli Masyarakat Marangkayu ini dinilai berpotensi mengancam kualitas dan daya tahan infrastruktur yang tengah dikerjakan.
Kekhawatiran publik tersebut ditanggapi DPRD Kaltim melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan kontraktor pelaksana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (16/8/2025). Dalam forum ini, para wakil rakyat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, kontraktor, dan pengawas untuk menjaga mutu pembangunan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa proyek dengan nilai anggaran besar harus sesuai spesifikasi teknis serta transparan. “Kalau ada kesalahan, mari kita introspeksi. DPRD pun tidak menutup mata bahwa pengawasan kami bisa saja kurang maksimal. Karena itu, evaluasi bersama perlu dilakukan,” ujarnya.
Lebih jauh, Reza menyoroti praktik “titipan” atau dekengan yang kerap membayangi proyek pemerintah. Menurutnya, pola semacam ini tidak boleh lagi terjadi karena menggerus integritas pembangunan. “Catatan kami, pekerjaan ini tidak boleh bergantung pada titipan. Semua harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Komisi III juga meminta Dinas PUPR mengoptimalkan fungsi pengawasan. Bagi DPRD, pengawasan yang ketat adalah kunci agar setiap tahapan proyek berjalan sesuai kontrak dan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Jalan Bontang–Muara Badak bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga denyut ekonomi masyarakat pesisir. Mutunya harus terjamin,” tambah Reza.
RDP tersebut menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak terkait. DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun fasilitas publik lainnya. Harapannya, proyek-proyek yang dibiayai dengan anggaran daerah benar-benar memenuhi harapan masyarakat: selesai tepat waktu, sesuai standar, dan bermanfaat jangka panjang. (Adv/ DPRD Kaltim)
Penulis: Hanafi
