SAMARINDA – Wacana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen menuai penolakan keras dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dewan menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan daerah dan mempersempit ruang fiskal pemerintah provinsi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan DBH adalah hak konstitusional daerah penghasil yang tidak semestinya dikurangi. Ia menekankan bahwa Kaltim masih memerlukan alokasi besar untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Jangan sampai hak daerah dipotong. Kondisi Kaltim berbeda dengan Jawa yang infrastrukturnya sudah lengkap. Di sini masih banyak wilayah tertinggal,” ujar politisi Partai Golkar itu, Kamis (11/9/2025) saat di temui di Balikpapan.
Syarifatul menduga, langkah pemangkasan DBH berkaitan dengan kebutuhan anggaran pemerintah pusat untuk proyek raksasa, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski ia mendukung dua program tersebut, Syarifatul menolak jika pembiayaannya harus mengorbankan daerah penghasil.
“Pusat memang butuh dana besar, tapi jangan sampai daerah penghasil yang dikorbankan,” tegasnya.
Menurutnya, pemotongan DBH berisiko besar menghambat berbagai agenda pembangunan di Kaltim. Proyek strategis seperti jalan penghubung Kutai Timur–Berau, program pendidikan gratis, layanan kesehatan, hingga pengembangan pariwisata disebut berpotensi tertunda.
“Kalau DBH berkurang, otomatis pelayanan publik ikut terganggu. APBD makin terbatas, pemerintah daerah dipaksa melakukan efisiensi ketat,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini bisa menimbulkan efek domino. Daerah bisa saja menaikkan pajak untuk menutup defisit, yang ujung-ujungnya membebani masyarakat.
“Kalau pajak dinaikkan, masyarakat yang menanggung. Kalau tidak, APBD jebol. Ini jelas dilema,” tambahnya.
Atas dasar itu, DPRD Kaltim mendesak pemerintah pusat meninjau ulang rencana pemangkasan DBH. Syarifatul menegaskan, kontribusi Kaltim terhadap devisa negara sangat besar, sehingga keadilan fiskal mutlak diperhatikan.
“Kami menuntut keadilan fiskal. Kaltim sudah berkontribusi besar bagi negara. Jangan sampai daerah penghasil justru terhambat pembangunannya, sementara proyek nasional berjalan mulus,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Kaltim)
Penulis: Hanafi
