TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Penkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tengah menjalankan program pemberdayaan perempuan. Ini dilakukan guna mengatasi ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki sekaligus menekan angka kekerasan dalam keluarga.
Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama masalah sosial yang dihadapi perempuan di Kukar.
“Kami fokus pada empat aspek utama untuk perempuan, yang pertama adalah perempuan kepala keluarga. Di Kukar, terdapat sekitar 43 ribu perempuan kepala keluarga, baik yang masih muda maupun yang sudah tua,” ungkap Hero Suprayetno.
Perempuan kepala keluarga ini terdiri dari berbagai status, mulai dari janda, single parent, hingga yang memiliki suami namun suaminya mengalami PHK, sakit, atau tidak mampu bekerja. Oleh karena itu, perempuan sering menjadi penopang utama kebutuhan keluarga dan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah.
Aspek kedua yang menjadi fokus adalah keluarga yang mengalami pernikahan anak. Hero menjelaskan, Pernikahan anak seringkali menimbulkan persoalan antara suami dan istri yang masih anak-anak, bahkan terkadang antara anak dengan anak.
“Kami melakukan pendampingan dan penguatan kemampuan ekonomi agar keluarga tersebut dapat berkembang lebih baik,” tambahnya.
DP3A juga memberi perhatian khusus kepada keluarga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan riset, sekitar 82 persen kasus kekerasan dipicu oleh faktor ekonomi. Dari 97 kasus yang ditangani, mayoritas penyebab utama adalah kondisi ekonomi yang sulit.
Aspek keempat adalah pemberdayaan pekerja perempuan agar memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi dinamika kehidupan. Hero menegaskan bahwa keempat fokus ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar program dapat berjalan optimal.
Dengan langkah-langkah ini, DP3A Kukar berkomitmen meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya, sekaligus memperkuat fondasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Harapan kami, dengan dukungan semua pihak, Kutai Kartanegara dapat menjadi kabupaten yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam aspek hukum dan politik,” tutup Hero. (ADV)
Penulis : Shavira Ramadhanita
Editor : Muhammad Rafi’i
