TENGGARONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan klarifikasi terkait proses rekrutmen tenaga kesehatan di RSUD Aji Muhammad Idris (AMI) Muara Badak tahun 2026. Hal ini menyusul adanya isu ketidaksesuaian hasil seleksi dan desakan dari segelintir pihak, yang mempertanyakan transparansi proses rekrutmen.
Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kukar, dr Waode Nuraida, menegaskan bahwa rekrutmen ini dilakukan dengan standar ketat demi memastikan kualitas pelayanan rumah sakit yang baru dibangun.
“Kebutuhan tenaga ini merupakan bagian dari persiapan layanan penuh RSUD. Kami harus memastikan mereka adalah tenaga yang siap pakai, bukan tenaga yang harus dilatih lagi dari nol,” ungkap dr Waode saat memberikan penjelasan.
Tak hanya itu, dr Waode juga menjelaskan tim seleksi menetapkan bobot penilaian yang sangat spesifik. Yakni 70 persen untuk tes kompetensi berupa tes tertulis dan praktis dan 30 persen untuk tes wawancara.
Tes wawancara tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga komitmen, pengalaman, serta kemampuan komunikasi calon tenaga kesehatan. Termasuk kemampuan berbahasa lokal yang dibutuhkan masyarakat Muara Badak.
Tahapan selanjutnya bagi mereka yang lulus tes kompetensi dan wawancara adalah tes kesehatan lanjut. Meliputi tes narkoba dan tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory).
“Tes kesehatan itu penting karena dunia kesehatan memiliki tingkat stres yang tinggi. Kami harus menilai kesiapan mental mereka dalam menghadapi pasien dengan emosi meningkat. Ini pekerjaan tim yang tidak sembarangan,” jelasnya.
Terkait desakan pembukaan data hasil seleksi, pihak Dinkes dan manajemen RSUD menyatakan telah berupaya transparan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi. Direktur RSUD bahkan telah menemui pihak yang mempertanyakan, untuk menunjukkan data nilai secara objektif.
Namun, dr Waode menyayangkan adanya oknum yang mendesak kelulusan kandidat tertentu hanya berdasarkan pengalaman kerja, tanpa melalui tes kompetensi yang memadai. Menurutnya, pengalaman kerja tidak selalu linier dengan penguasaan kompetensi dasar yang dibutuhkan rumah sakit.
“Kami sudah menginformasikan, tapi mereka meminta membuka data tanpa memahami bagaimana kami menilai seseorang. Ada beberapa oknum yang ingin memperjuangkan orang-orangnya, dan ini secara nyata menghalangi proses. Dampaknya, pengumuman siapa yang akan lanjut ke tes kesehatan menjadi terhambat,” tambahnya.
dr Waode juga memperingatkan bahwa tekanan yang terus-menerus dan ancaman demo. dapat menciptakan preseden buruk bagi masa depan RSUD AMI Muara Badak. Ia khawatir, tenaga medis, terutama dokter spesialis akan merasa tidak aman dan nyaman untuk bekerja di Muara Badak.
“Jika orang-orang kompeten yang sudah kami rekrut terus ‘digoyang’, rumah sakit ini tidak akan berjalan secepat harapan masyarakat. Padahal, saat ini sudah banyak warga lokal Muara Badak yang terakomodir, sekitar 50 persen dari tenaga yang ada, termasuk 100 persen di bagian security dan cleaning service,” ujarnya.
Dinkes Kukar berharap masyarakat Muara Badak dapat memberikan dukungan dan kenyamanan, agar tenaga kesehatan yang profesional dapat segera menjalankan fungsinya. Rumah sakit ini merupakan milik pemerintah yang dijalankan berdasarkan regulasi ketat demi kepentingan masyarakat luas.
“Mudah-mudahan ini menjadi pencerah bagi masyarakat. Kita ingin rumah sakit ini memberikan pelayanan yang baik, profesional, dan memiliki fondasi yang kuat,” tutup dr Waode.
Penulis : Shavira Ramadhanita
Editor : Afi
