TENGGARONG – Kampanye “Stop Boros Pangan” digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Wiyono, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan, pada Selasa (12/12/2023) kemarin.
Bahkan, keseriusan Pemkab Kukar dalam mengkampanyekan hal ini, ditunjukan dengan penyerahan Surat Edaran “Stop Boros Pangan”. Diserahkan secara simbolis kepada organisasi perangkat daerah (OPD), restoran, dan hotel-hotel untuk ditindaklanjuti.
“Banyak cara dilakukan dalam kampanye Stop Boros Pangan, diantaranya hari ini menyerahkan Surat Edaran ‘Stop Boros Pangan’ kepada berbagai pihak secara simbolis,” ujarnya.
Kampanye ini digencarkan berdasarkan data Bappenas, yang menunjukkan sekitar 23-48 ton makanan terbuang percuma atau menjadi sampah ditiap tahunnya. Jika dikonversikan, makanan yang terbuang menyebabkan kerugian ekonomi antara Rp 213-551 triliun per tahun, atau sebesar 4,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Padahal, seharusnya makanan-makanan yang terbuang ini dapat memberi makan 61-125 juta orang atau di kisaran 29-47 persen dari populasi di Indonesia. Jika masyarakat tidak memasak atau membeli berlebihan.
Oleh sebab itu, Pemkab Kukar terus mendorong kampanye “Stop Boros Pangan” pada Rakor Ketahanan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar. Untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia.
Wiyono mengatakan, rakor tersebut merupakan upaya penyamaan persepsi antara pihak terkait bersama Dinas Ketapang Kukar. Guna memastikan ketahanan pangan dapat terjamin tanpa kendala signifikan di 2024.
“Hal ini menjadi penting untuk dipikirkan bersama, karena Kabupaten Kukar adalah lumbung pangan Kaltim. Sebagai lumbung pangan, tentu ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan karena menjelang kepindahan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Terjaminnya ketahanan pangan di 2024 merupakan isu penting untuk dibicarakan ditengah krisis pangan saat ini. Mengingat krisis pangan dapat terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial.
“Semua upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan pangan ini tentu tidak melupakan target kerja dari Dinas Ketapang Kukar, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026,” pungkasnya.
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
