Tenggarong – Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyoroti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kukar yang bermasalah. Hal ini disampaikannya, saat menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, pada hari Rabu (1/3/2023).
Kacaunya DTKS ini, dipicu oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah masih adanya keinginan oknum yang kategori hidupnya masih tergolong berkecukupan, tapi ingin masuk kedalam penerima bantuan sosial. “Ada kecemburuan dimasyarakat, kenapa yang lain diberi bantuan, padahal kan ini diberikan kepada warga yang kriterianya ada dan masuk keluarga pra sejahtera,” ungkap Edi.
Selain itu, Edi menilai data DTKS ini kurang update. Dimana pada saat melakukan evaluasi terhadap data DTKS di bulan November tahun lalu, ternyata ada sekitar 37 persen dari data tersebut tidak dapat ditemukan dilapangan.
Menurutnya ini merupakan tantangan bagi Pemkab Kukar. Apalagi data hasil evaluasi ini terlebih dahulu harus dimasukan kedalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementrian Sosial (Kemensos).
“Nah program ini ada batas waktu inputnya, kalau tidak salah dari tanggal 1-15. Kukar itu kejadian selama ini penginputannya diatas tanggal 15, kan kelihatan itu jejak digitalnya. Ini yang kita perbaiki,” lanjutnya.
Sebagai tambahan informasi, DTKS merupakan data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Untuk melakukan perbaikan terhadap data DTKS di Kukar, Edi mengaku telah menugaskan kepada Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, selaku penanggung jawab agar kegiatan ini untuk betul-betul dilakukan dengan baik. Apalagi Edi menilai, selama ini pembiayaan terhadap pendataan tersebut sudah cukup besar. Oleh sebab itu dia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memperbaiki sistem kerjanya.
“Ini yang terus kita perbaiki, Insya Allah kami ingin fokus. Saya selalu menegaskan kalau program pengentasan kemiskinan ini, jangan sampai ada saudara kita yang berhak ini tertinggal, itu yang selalu saya ingatkan kepada jajaran. Karena ini persoalannya memang sepele tapi berat beban kita, dosanya besar kalau yang berhak itu tidak mendapatkan hak-haknya,” Edi menutup pembicaraan. (tabs)
