Tenggarong – Pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan di Kalimantan Timur (Kaltim), bahkan sudah menjadi rahasia umum. Jika kualitas pendidikan di wilayah-wilayah perkotaan cenderung jauh lebih baik, dibandingkan dengan wilayah-wilayah kecamatan, ataupun desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan.
Kondisi ini kemudian mendapat respon, dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. Dia menyadari bahwa memang selama ini, perbedaan kualitas pendidikan ini sangat jauh. Baik dari segi sarana dan prasarana (sapras), akses menuju sekolah, hingga ketersediaan tenaga pendidikan dibeberapa wilayah. Khususnya untuk sekolah-sekolah SMA sederajat, yang menjadi wewenang pemprov.
Untuk itu, Salehuddin mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan pemprov, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, berkomitmen akan terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Kaltim.
“Saya pikir itu menjadi PR untuk pemprov, bagaimana beberapa masalah ketimpangan kualitas pendidikan itu harus menjadi prioritas,” sebut Salehuddin.
Demi mengejar ketimpangan kualitas pendidikan ini, Salehuddin memastikan bahwa pihaknya telah mendorong peningkatan jumlah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Termasuk juga penyediaan mobil operasional untuk kepala sekolah, terutama untuk daerah-daerah terluar.
Salehuddin mengkalim bahwa nominal pemberian Bosda akan diatur sesuai dengan zonasi. Dan akan memberikan alokasi yang lebih besar pada sekolah-sekolah yang secara posisi, berada paling jauh dari pusat pemerintahan.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Kaltim. Bahkan pada tahun ini, pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun untuk alokasi dana pendidikan.
“Kami berharap besaran anggaran untuk pendidikan ini bisa menyentuh hal-hal pokok tadi. Termasuk pemerataan kualitas pendidikan antara ibu kota kabupaten, dengan beberapa daerah kecamatan. Termasuk bagaimana menghadirkan tenaga pendidikannya,” sambungnya.
Sehingga kedepannya Salehuddin sangat berharap, proses pemerataan kualitas pendidikan bisa segera terwujud. Antara wilayah perkotaan dengan sekolah yang berada di desa-desa maupun kecamatan. Termasuk juga antara sekolah negeri dengan kecamatan.
Selain itu juga, dia mengharapkan adanya peningkatan jumlah anak yang melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkatan SMA sederajat bisa meningkat. Lantaran selama ini dia menilai, angka partisipasi peserta didik yang melanjutkan ketingkat SMA masih rendah jika dibandingkan dengan lulusan SMP.
“Ini harus jadi perhatian kita, tidak hanya di provinsi tapi juga di kabupaten, bagaimana bisa mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya,” tutup Salehuddin. (tabs)