Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menerima kunjungan dan audiensi dari Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, Edwin Nurhadi. Rombongan diterima langsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Edi memaparkan bahwa, sejauh ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memudahkan akses permodalan. Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Melalui program Kredit Kukar Idaman (KKI), yang merupakan salah satu program dedikasi Kukar Idaman. Dari total 23 program dedikasi Pemkab Kukar, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026.
“Sejauh ini, Pemkab Kukar telah menyalurkan dana kredit sebesar Rp 18 miliar di Bankaltimtara. Untuk masyarakat yang membutuhkannya, melalui program KKI. Ini kita lakukan dengan tujuan, agar memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam menambah permodalan usahanya,” kata Edi.
Kebijakan yang mempermudah akses modal usaha bagi masyarakat ini, merupakan salah satu upaya pemkab. Dalam melawan praktek rentenir, yang belakangan kian marak tumbuh di tengah-tengah masyarakat.
“KKI ini, sebagai bagian dalam melawan rentenir. Dengan bunga 0 persen, program ini kita jalankan melalui Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian disalurkan melalui perbankan, yaitu Bankaltimtara,” lanjutnya.
Dengan kedatangan OJK di Kukar, Edi sangat berharap dapat memberikan penguatan dan arahan terhadap jalannya program dedikasi KKI. Lantaran KKI juga merupakan program, yang juga menyasar kelompok-kelompok tani.
“Karena ini ternyata memang, sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan Pemkab Kukar, siap menambah pagu anggarannya,” tegas Edi.
Menanggapi pemaparan orang nomor satu di Kukar ini, Direktur Inklusi Keuangan OJK Pusat, Edwin Nurhadi, memberikan apresiasi atas program yang sangat luar biasa ini. Bagaimana Pemkab Kukar memberikan kemudahan akses permodalan, bagi masyarakat dengan bunga nol persen.
“Tentunya apa yang dilakukan Pemkab Kukar ini harus menjadi role model secara nasional dan program ini juga harus terus didukung dalam pengembangannya,” sanjung Edwin
Bahkan Edwin mendorong, agar program ini terus disosialisasikan. Untuk memastikan ekosistem keuangan di Kukar, berjalan dengan baik. Sehingga menghindarkan masyarakat dari praktek pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir.
“Program ini perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat, hingga level bawah. Bila diperlukan dapat dibentuk 1 desa, 1 agen keuangan. Sehingga memudahkan masyakat dalam mengakses informasi program KKI, sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat,” saran Erwin. (adv/tabs)
