TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya menjaga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berjalan transparan dan sesuai aturan. Pengawasan diperketat guna mencegah praktik intervensi maupun upaya titip-menitip siswa, saat proses penerimaan berlangsung.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, memastikan seluruh tahapan penerimaan murid baru tahun ini berada dalam pengawasan berlapis, agar pelaksanaannya berlangsung objektif dan akuntabel.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah menyiapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan proses seleksi siswa berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik yang dapat mencederai asas keadilan dalam dunia pendidikan, termasuk upaya menitipkan siswa melalui jalur di luar ketentuan.
“Semua proses diawasi secara ketat agar berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
Pemkab Kukar, lanjutnya, juga melibatkan aparat penegak hukum dalam pengawasan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyimpangan selama tahapan SPMB berlangsung.
Selain menyoroti integritas pelaksanaan penerimaan siswa, Aulia menekankan pentingnya memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan tanpa terkecuali.
Ia mengatakan pemerintah daerah tidak ingin ada anak di Kukar kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak diterima di sekolah tertentu. Solusi penempatan tetap akan diupayakan sesuai daya tampung sekolah yang tersedia.
Menurutnya, fokus pemerintah bukan semata pada proses seleksi, melainkan memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak.
“Yang terpenting semua anak tetap bisa mengakses pendidikan dan tidak ada yang putus sekolah,” katanya.
Aulia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpaku pada sekolah tertentu yang dianggap unggulan. Ia menilai seluruh satuan pendidikan di Kukar terus didorong untuk memiliki kualitas layanan yang merata melalui standar pendidikan yang dijaga pemerintah daerah.
Dengan demikian, orang tua diharapkan tidak khawatir apabila anak diterima di sekolah selain pilihan utama karena kualitas pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah. (RK)
