TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan pembenahan infrastruktur pendidikan. Melalui kebijakan refocusing anggaran, Disdikbud Kukar berkomitmen memastikan setiap rupiah dialokasikan untuk kebutuhan fasilitas dasar yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan siswa.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyisir pos-pos anggaran yang dinilai tidak efektif untuk dialihkan ke program prioritas.
Fokus utama efisiensi ini diarahkan pada rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan halaman sekolah, sanitasi (toilet), serta pemagaran aset sekolah.
“Jadi kita juga sedang melakukan refocusing anggaran yang berada di dunia pendidikan. Saya sudah melakukan efisiensi, melihat pos-pos anggaran yang tidak efektif itu kita refocusing untuk rehabilitasi RKB yang tidak memadai atau penambahan RKB baru,” ungkap Heriansyah.
Salah satu inovasi yang menarik perhatian yakni perubahan konsep pembangunan toilet sekolah. Heriansyah menegaskan bahwa ke depan, toilet tidak boleh lagi berada di area belakang sekolah yang tersembunyi.
“Toilet konsepnya nanti tidak boleh di belakang, harus di depan. Karena di toilet ini yang nanti kita bangun itu harus terpisah antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita ingin tidak ada terjadi lagi pelecehan itu,” tegasnya.
Selain toilet, pembangunan halaman sekolah juga menjadi prioritas. Menurutnya, halaman yang memadai sangat penting bagi interaksi sosial siswa dan sarana melatih disiplin melalui upacara bendera.
“Sementara itu, pembangunan pagar sekolah akan dipercepat untuk melindungi aset daerah dari penyerobotan serta memberikan rasa aman bagi para murid,” tambahnya.
Mengenai anggaran, Heriansyah menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkalkulasi kembali biaya rehabilitasi. Mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Untuk memaksimalkan dana yang ada, Disdikbud Kukar tengah menyusun Analisa Standar Belanja (ASB).
“Analisa standar belanja itu akan memastikan satu RKB baru, itu angkanya sudah pasti dengan prototipe yang sudah kita tentukan. Misalnya kalau saat ini standar PU sekitar Rp400 jutaan, nah itu nanti kita akan coba press dengan hitungan yang sudah mengakomodir pajak dan lainnya,” jelas Heriansyah.
Ia berharap, jika dana kurang salur dari pemerintah pusat sebesar Rp2 triliun sekian dapat segera disalurkan ke pemerintah daerah. Maka pengerjaan fisik ini akan dimaksimalkan pada APBD Perubahan.
Sebagai Kepala Dinas Heriansyah menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini dengan penuh integritas demi kemajuan dunia pendidikan di Kukar.
“Insya Allah dana yang ada di kita, kita berharap 2026 atau 2027 itu sudah clear terkait fisik. Tinggal nanti bagaimana pengembangan tata keluarga sekolah, peningkatan SDM, serta kesejahteraan,” ujarnya.
Penulis : Shavira Ramadhanita
Editor : Afi
