TENGGARONG – Harapan masyarakat untuk melihat RSUD Aji Muhammad Idris (AMI) Muara Badak segera beroperasi penuh, terpaksa tertunda. Proses pengumuman hasil rekrutmen tenaga kesehatan yang dijadwalkan terlaksana pada Sabtu (4/4/2026) lalu, kini mengalami keterlambatan panjang akibat adanya tekanan dari segelintir pihak.
Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kukar, dr Waode Nuraida, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini bukan sekadar masalah administrasi. Melainkan dampak dari adanya intervensi pihak-pihak yang memaksakan kepentingan individu, di atas prosedur seleksi yang sah.
dr Waode menjelaskan bahwa rencana awal pengumuman hanya diprediksi meleset satu hingga dua pekan. Namun, kenyataannya molor lebih jauh karena situasi yang tidak kondusif.
“Kasihan orang tua yang merasa anaknya sudah ikut tes wawancara itu sedang menunggu hasil. Ini terhambat hanya gara-gara memperjuangkan orang yang nyata-nyata tidak bisa ikut tes. Kalau begini terus, kita merasa tidak aman. Kalau memang seperti ini, siapa yang mau mengurus Muara Badak nantinya,” ungkap dr Waode, pada Jumat (17/4/2026).
Membangun rumah sakit daerah bukanlah perkara instan, dr Waode memaparkan kronologi pembangunan yang dimulai sejak 2024. Setelah fisik bangunan selesai, tahun 2025 difokuskan pada pengisian alat kesehatan (alkes), sarana prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Saat ini, fokus utama adalah pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyelesaian payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) terkait Hospital By Law (HBL) untuk tata kelola internal.
“Gak segampang membalikkan telapak tangan. Semua tata kelola di dalam rumah sakit kita bikinkan Perbup dan sedang kami uruskan,” tambahnya.
Untuk rekrutmen sendiri, anggarannya masih menyatu di DPA Dinas Kesehatan karena struktur organisasinya baru dibentuk. Targetnya tahun depan sudah punya DPA sendiri kalau semua berjalan lancar.
Gangguan terhadap proses rekrutmen ini dinilai sebagai presedensi buruk bagi iklim kerja di sektor kesehatan Kukar. dr Waode mengkhawatirkan dampaknya terhadap tenaga ahli dari luar daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muara Badak.
Menurutnya, meski RSUD AMI memprioritaskan warga lokal, ada posisi-posisi tertentu yang kompetensinya harus diambil dari tenaga luar. Jika situasi keamanan dan kenyamanan bekerja tidak terjamin, para profesional tersebut dikhawatirkan akan mundur atau enggan bekerja sama.
“Ini mengancam proses rekrutmen menjadi tambah lama. Termasuk nama baik Muara Badak sendiri. Orang luar yang bekerja di sini akan merasa tidak nyaman, dan bisa saja mereka tidak mau bekerja sama lagi. Jika itu terjadi, operasional rumah sakit tidak akan berjalan secepat harapan masyarakat,” jelasnya.
Dinkes Kukar mengimbau semua pihak untuk menghormati proses seleksi yang sedang berjalan, demi tercapainya pelayanan kesehatan yang profesional dan stabil di wilayah Muara Badak.
Penulis : Shavira Ramadhanita
Editor : Afi
