BONTANG – Rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi VIII Kalimantan Timur (Kaltim) yang semula dijadwalkan berlangsung pada November 2026, berpotensi mengalami penundaan. Keterbatasan kemampuan anggaran di sejumlah daerah menjadi salah satu faktor utama, yang mempengaruhi kesiapan mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Eko Mashudi, menyebutkan wacana penjadwalan ulang muncul, setelah dilakukan rapat koordinasi antara dinas pemuda dan olahraga kabupaten/kota se-Kaltim bersama KONI Kaltim di Samarinda.
Menurutnya, sebagian besar daerah mengaku belum siap dari sisi pembiayaan jika pelaksanaan Porprov tetap digelar pada 2026. “Hanya dua daerah yang menyatakan siap secara anggaran, yakni Berau dan Balikpapan. Sementara daerah lain masih mengalami kendala, termasuk Bontang,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi itu rencananya akan digelar di Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Namun situasi efisiensi anggaran yang terjadi di berbagai daerah membuat persiapan menjadi tidak maksimal.
Eko menjelaskan kebutuhan biaya Porprov tidak hanya mencakup program latihan atlet, tetapi juga berbagai kebutuhan lain seperti perlengkapan tim, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga bonus bagi atlet peraih medali.
Jika pelaksanaan tetap dipaksakan pada akhir 2026 melalui perubahan anggaran daerah, waktu persiapan dinilai terlalu sempit. Pasalnya, pengesahan APBD perubahan biasanya baru rampung pada akhir September, sementara jadwal pelaksanaan direncanakan pada November.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan administratif, termasuk dalam proses pengadaan perlengkapan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran.
“Waktunya sangat terbatas. Kalau dipaksakan, proses administrasi seperti SPJ bisa berisiko bermasalah,” jelasnya.
Selain faktor anggaran, kesiapan fasilitas penunjang juga menjadi perhatian. Diperkirakan sekitar 7 ribu atlet dan ofisial akan hadir dalam Porprov, sehingga kebutuhan penginapan, transportasi, dan sarana pendukung lainnya harus dipastikan tersedia.
Jika penundaan disepakati, pelaksanaan Porprov kemungkinan akan digeser ke awal 2027, sekitar triwulan pertama.
“Kalau memang diputuskan mundur, kemungkinan pelaksanaannya sekitar Maret 2027,” katanya.
Penjadwalan ulang itu juga mempertimbangkan agenda Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang diperkirakan berlangsung pada Mei atau Juni 2027 agar tidak saling berdekatan.
Meski demikian, keputusan akhir terkait jadwal pelaksanaan Porprov VIII masih menunggu keputusan panitia besar dari tuan rumah di Kabupaten Paser.
“Keputusannya harus segera ditetapkan karena bulan ini menjadi batas pembahasan terkait penganggaran tahun depan,” pungkasnya. (RK)
