SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Hj. Yenni Eviliana, SE, menyatakan dukungannya terhadap larangan penggunaan jalan umum oleh kendaraan pertambangan, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungannya ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) beberapa waktu lalu. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyusunan regulasi yang tegas.
“Saya sangat setuju, tapi aturan harus dibuat secara resmi. Jangan hanya sekadar wacana. Kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, tidak akan berjalan maksimal,” kata Yenni, Selasa (17/6/2025) usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda.
Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran menegaskan bahwa kendaraan tambang seharusnya tidak lagi menggunakan jalan nasional atau jalan umum, dan mendorong pemanfaatan jalur hauling milik perusahaan pertambangan sekitar, seperti milik Jhonlin Group, sebagai jalur khusus.
Yenni menekankan bahwa penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang kerap memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya di Muara Komam, Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Desa Batu Kajang, Kabupaten Paser, yang memiliki banyak tanjakan dan tikungan tajam.
Ia menyebutkan beberapa kasus kecelakaan tragis, termasuk yang menewaskan seorang guru, sebagai bukti perlunya pembatasan ini.
“Medannya berat, truk-truk besar itu sering tidak kuat menanjak. Ini sudah sering terjadi. Saya pernah ke sana dan memang sangat rawan,” ujarnya.
Lebih jauh, Yenni juga menyoroti kasus pembunuhan yang belum terpecahkan dan masih dikait-kaitkan dengan isu jalur hauling.
Ia menegaskan agar masyarakat tidak langsung menarik kesimpulan tanpa proses hukum yang jelas.
“Sampai sekarang pelaku pembunuhan belum tertangkap, jadi belum bisa dipastikan apa motifnya. Jangan sampai gosip liar berkembang dan memperkeruh keadaan,” jelasnya.
Terkait penggunaan jalan hauling milik perusahaan tambang Jhonlin Group, Yenni menyatakan dukungan penuh.
Menurutnya, langkah ini akan membawa banyak manfaat, termasuk menekan angka kecelakaan, menjaga ketertiban lalu lintas, dan mencegah konflik sosial seperti aksi demonstrasi yang selama ini terjadi.
“Saya dukung sekali. Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga soal ketenangan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi, termasuk bagi para sopir truk yang menggantungkan hidup dari pekerjaan ini,” ucapnya.
Yenni berharap pemerintah pusat dan daerah segera menindaklanjuti arahan Wapres dengan menyusun aturan yang kuat dan implementatif, agar masyarakat tidak hanya menerima janji, tapi merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut.
Penulis: Hanafi
Editor: Susanto
