Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Wabup Kukar), Rendi Solihin, menghadiri dan membuka secara langsung Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tenggarong tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Tenggarong, pada Rabu (8/3/2023) siang.
Ditemui pasca Musrenbang yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, anggota Komisi IV DPRD Kukar Ahmad Zulfiansyah dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rendi menjelaskan bahwa, sejak bulan Februari lalu pihaknya terus mengikuti pelaksanaan Musrenbang di masing-masing kecamatan di Kukar.
Hingga sampai pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tenggarong, sebagai pelaksanaan Musrenbang terakhir. Bukan tanpa alasan, Rendi menganggap pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tenggarong sebagai puncak pelaksanaan, lantaran dia menilai Kecamatan Tenggarong sebagai ibu kota kabupaten, merupakan cerminan dari wajah Kabupaten Kukar itu sendiri.
“Apalagi dalam menyiapkan fasilitas pembangunan untuk menyambut Ibu Kota Negara (IKN) yang masuk di wilayah kita,” sebut Rendi.
Pada Musrenbang kali ini, Rendi menyampaikan ada beberapa usulan dan masukan yang dilontarkan dalam forum tersebut. Dimana kegiatan-kegiatan yang dirasa penting dan mendesak, akan diakomodir menjadi pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun 2024.
Salah satunya terkait konektivitas antar wilayah yang masih belum maksimal dibeberapa titik, agar diprioritaskan di tahun anggaran 2024. “Saya juga tekankan bahwa, pembangunan yang terjadi di Tenggarong sampai hari ini, sudah melalui proses dan tahapan yang sudah seharusnya. Disusun sesuai dengan RKPD, disusun mulai dari tingkat kelurahan ataupun desa hingga kabupaten, yang kemudian disahkan bersama dengan DPRD Kukar, sebagai titik awal pembangunan di Tenggarong,” jelasnya.
Selain berbicara seputar usulan masyarakat, pada Musrenbang kali ini juga rupanya turut membicarakan seputar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar. Yang boleh dikatakan tidak seimbang dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Dimana selama ini, Kukar masih cenderung selalu mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sehingga kondisi ini dirasa perlu untuk dicarikan jalan keluar, agar Kukar bisa lebih mapan dari segi PAD, dalam artian tidak hanya selalu mengharapkan DBH dari pusat.
“Jadi kita seluruh steakholder yang ada di Kukar, harus berkerjasama meningkatkan potensi dari seluruh sektor agar PAD kita meningkat. Artinya ini butuh kerjasama antar semua pihak,” pungkas Rendi. (tabs)
