Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, langsung melakukan instruksi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Menindaklanjuti hasil dari tinjauan Badan Pengawas Kegunaan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), beberapa waktu lalu.
Dimana dalam hasilnya, BPKP Kaltim menilai masih terdapat beberapa hal yang dianggap kurang efektif dan efisien. Terutama dalam perencanaan program-program yang menjadi fokus Pemkab Kukar pada tahun 2022.
“Minggu depan kita akan lakukan evaluasi,” kata Edi Damansyah, Rabu (26/4/2023).
Adapun sektor-sektor yang menjadi fokus Pemkab Kukar, diantaranya adalah sektor pertanian, pariwisata, pengentasan kemiskinan, dan program kesejahteraan sosial.
Dimana seluruh sektor tersebut melibatkan beberapa dinas. Seperti Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar, Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar sebagai leading sector-nya.
Dalam perbaikan perencanaan yang telah direncanakan ini, Edi berkeinginan agar semua dokumen dapat terintegrasi dengan baik antar OPD. Mengingat dalam evaluasi sebelumnya, masih terdapat beberapa sektor yang kurang terintegrasi dengan baik.
“Nanti kita akan bicarakan soal dokumen-dokumen itu, agar terintegrasi dengan baik. Tidak hanya dalam bentuk dokumen, tapi juga dalam bentu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kita tidak boleh kerja sendiri-sendiri, semua harus terintegrasi dengan baik,” tambah Edi.
Edi mengakui akan berupaya semaksimal mungkin, agar apa yang menjadi fokus utama Pemkab Kukar pada tahun ini bisa terealisasi dengan baik. Bahkan ia menambahkan bahwa beberapa komponen yang tidak berkesesuaian, dari hasil revisi BPKP akan dirubah di APBD perubahan.
“Termasuk serapan anggaran juga saya maunya maksimal, dan semua program yang direncanakan terealisasi dengan baik. Kalau tidak kan berarti kepala dinasnya bermasalah,” tegas Edi. (adv/tabs)
