TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencetak sejarah dengan meraih alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tertinggi di Indonesia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kukar menerima DBH sebesar Rp 5,7 triliun, tertinggi dari 514 kabupaten/kota di seluruh Tanah Air.
Pencapaian ini mengukuhkan Kukar sebagai salah satu daerah penghasil migas dan energi terbesar, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap sektor energi nasional. Kukar yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), terus menunjukkan pentingnya peran strategis daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Menanggapi capaian ini, Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan hal ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan hubungan antar lembaga. Sehingga memang dalan beberapa tahun terakhir, pendapatan Kukar melalui DBH mengalami tren peningkatan.
“Alhamdulillah, ini rezeki anak soleh. Namun, ini juga hasil dari perbaikan data, pola hubungan, dan kerja kolektif kita,” serunya dengan senyum sumringah, Rabu (18/12/2024).
Ia juga mengingatkan bahwa dana sebesar ini memerlukan perencanaan yang matang, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Termasuk dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.
“Tapi ingat, besar pendapatan ini harus diimbangi dengan cara membelanjakan yang baik dan bijak,” timpalnya.
DBH sebesar Rp 5,7 triliun ini diharapkan menjadi pendorong utama pembangunan di Kukar. Pemerintah daerah menargetkan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan kawasan strategis yang sejalan dengan program nasional dan pembangunan IKN.
Selain DBH, Kukar juga menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, kepada Sekda Kukar, Sunggono, pada Selasa (17/12/2024) di Pendopo Odah Etam, Samarinda.
Sri Wahyuni menyampaikan bahwa alokasi anggaran ini tidak hanya bertujuan untuk pembangunan daerah tetapi juga sebagai dukungan bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pemerataan ekonomi regional.
“Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap anggaran harus dikelola dengan efisiensi tinggi dan menutup potensi kebocoran. Fokus pembangunan nasional saat ini meliputi peningkatan gizi anak sekolah, ketahanan pangan, swasembada energi, serta penyediaan perumahan yang layak,” kata Sri Wahyuni.
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
