SAMARINDA – Program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur melalui skema Gratispol kembali menuai sorotan. Banyak orang tua siswa mengeluhkan masih harus membayar seragam sekolah hingga jutaan rupiah. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, memberikan klarifikasi.
Menurutnya, bantuan pendidikan dalam program Gratispol memang tidak mencakup seluruh jenis seragam.
Yang dibiayai hanyalah seragam nasional, sementara seragam pramuka, batik, laboratorium, dan pakaian lapangan tidak termasuk dalam bantuan pemerintah.
“Kalau ada sekolah yang mewajibkan seragam lain selain seragam nasional, itu jadi kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua. Tapi yang tidak boleh adalah sekolah menunjuk toko atau mengoordinir pembeliannya,” tegas Sarkowi, Rabu (9/7/2025).
Ia menambahkan, pihak sekolah dilarang mengatur atau menunjuk tempat pembelian seragam. Orang tua harus diberi kebebasan membeli di mana pun tanpa intervensi sekolah.
“Ini nanti jadi bahan evaluasi Komisi IV DPRD. Kalau ada sekolah yang tetap mengatur, itu tidak dibenarkan,” katanya.
Sarkowi juga menekankan bahwa dana pendidikan daerah terbatas. APBD Kaltim mengalami penurunan dari Rp22 triliun menjadi Rp18 triliun. Sementara itu, kebutuhan lain seperti perbaikan jalan rusak, pembangunan sekolah, dan pengadaan tenaga pengajar serta fasilitas kesehatan juga harus dipenuhi.
“Maka program ini tetap berjalan, tapi disesuaikan dengan kemampuan daerah. Yang penting masyarakat memahami batasannya agar tidak terjadi salah persepsi,” tandasnya. (Adv/ DPRD Kaltim)
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S
