TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Rapat Paripurna terkait dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi, terhadap penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kukar tahun anggaran 2022.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengatakan berkenaan dengan kegiatan ini, ada beberapa tanggapan fraksi yang dilontarkan. Salah satunya adalah tanggapan tentang kurang maksimalnya realisasi APBD, yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten (pemkab).
“Harapan kita pemerintah mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman fraksi, terutama bagaimana memaksimalkan peran TAPD, dalam merealisasikan anggaran yang sudah disalurkan ke TAPD tersebut. Sehingga tidak ada lagi Silpa yang cukup tinggi bagi kita,” kata Rasid.
Ia melanjutkan, selain masalah optimalisasi serapan anggaran, masih ada catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut. Khususnya masalah infrastruktur, seperti jembatan di Kecamatan Muara Badak, jalan penghubung antar Kecamatan Sebulu-Muara Kaman, dan masih ada beberapa infrastruktur vital lainnya.
“Selebihnya kita berharap, semakin tahun pelaksanaan APBD kita bisa berjalan dengan baik dan memaksimalkan anggaran yang kita miliki. Karena sayang kalau semua anggaran yang kita miliki tidak bisa terealisasi dengan baik, akan merugikan pembangunan Kukar,” pungkasnya. (tabs)
