SAMARINDA – Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah mencapai 129 ribu kilometer persegi, akses menuju perguruan tinggi dan sekolah unggulan masih sulit dijangkau, khususnya bagi warga yang tinggal di kabupaten-kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Paser.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyebut bahwa kondisi tersebut memperlihatkan masih jauhnya harapan mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Ia menilai kesenjangan fasilitas dan kualitas antarwilayah menjadi persoalan nyata yang harus segera dibenahi.
“Pendidikan yang berkeadilan itu harapan kita. Apakah sudah tercapai? Mungkin persepsinya bisa berbeda. Tapi di lapangan, kita belum melihat hasil yang sesuai harapan. Parameternya banyak, dan itu yang belum sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Sarkowi menyoroti bahwa jarak sekolah yang terlalu jauh kerap membuat masyarakat enggan melanjutkan pendidikan, karena biaya transportasi maupun tempat tinggal menjadi beban tambahan. Ia mencontohkan, warga Mahakam Ulu harus menempuh perjalanan panjang dan mahal hanya untuk mencapai Samarinda.
“Kalaupun mereka kuliah di kota, tetap ada beban tambahan untuk tempat tinggal dan kebutuhan lainnya,” kata politisi Golkar itu.
Karena itu, menurutnya, program-program seperti Gratispol diharapkan dapat menjadi solusi. Namun, program ini harus diiringi dengan pemetaan kebutuhan pendidikan yang akurat. Sarkowi pun mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim agar melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kebutuhan sekolah di setiap kabupaten.
“Kita harus tahu berapa sekolah yang dibutuhkan di satu daerah. Itu bisa dilihat dari data Dapodik. Dari situ bisa dihitung, lalu diprioritaskan. Masalah lahan memang sering jadi kendala. Makanya, sebaiknya provinsi bangun sekolahnya, dan kabupaten yang siapkan tanahnya. Harus sinergi,” jelasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Sarkowi, terus mendorong upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pendidikan jangka panjang. Meski prosesnya tidak cepat, ia optimistis pendidikan yang berkeadilan dapat terwujud jika seluruh pihak punya komitmen yang sama. (adv)
Editor: Susanto
