TENGGARONG – Permasalahan netralitas ASN bersama dengan isu money politic, dalam pelaksanaan Pemilihan Unum (Pemilu) di Kutai Kartanegara (Kukar), nampaknya masih menjadi permasalah serius.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, Teguh Wibowo, mengatakan dalam pemilu kali ini pihaknya masih berfokus pada empat isu nasional potensi kerawanan pemilu. Yakni money politic, politik identitas, netralitas penyelenggara dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kukar itu tetap money politic jadi fokus kita di kampanye, kedua ini kalau kami netralitas ASN,” kata Teguh.
Isu money politic nampaknya menjadi permasalahan klasik yang sudah menjadi mata rantai di tengah-tengah kontestasi politik. Permasalahan ini selalu berulang ditiap pemilu, hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Pada pemilu yang lalu, Teguh mengatakan secara presentase pelanggaran karena praktek politik uang terjadi secara merata di seluruh Kecamatan di Kukar. “Jadi dimana populasi penduduk lebih banyak, disitu masalah money politic lebih tinggi. Tapi kalau kita hitung secara persentase sebenarnya kurang lebih saja,” tambahnya.
“Makanya saat ini kita terus berupaya untuk menekan angka transaksi politik itu. Salah satunya adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan memperketat pengawasan,” begitu sambungnya.
Sementara untuk permasalahan netralitas ASN sendiri, Teguh mengatakan angkanya masih terbilang cukup tinggi di Kukar. Bahkan ia mengaku, laporannya sudah ada saat ia baru dua hari dilantik.
“Kan ASN di Kukar ini banyak, sebenarnya mereka paham bahwa mendukung itu tidak boleh. Cuman konteks tidak boleh mendukung bagaimana itu mereka (para ASN) masih belum memahami itu,” terang Teguh.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Teguh mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Untuk dapat memfasilitasi Bawaslu dalam melakukan sosialisasi pada para ASN. Mengingat ASN di Kukar tersebar dalam jumlah yang cukup besar. Mulai dari pejabat struktural maupun pegawai fungsional, termasuk tenaga pendidik dan kesehatan.
“Nah yang susah ini yang kaya guru-guru itu, karena mereka kan langsung bersentuhan langsung ke masyarakat. Kalau yang pejabat-pejabat itu saya kira sudah tahu lah, mana yang boleh dan tidak,” sambungnya.
Sementara itu saat coba di konfirmasi soal laporan terkait dengan netralitas ASN yang diterima Bawaslu Kukar. Teguh mengatakan permasalahan tersebut sudah diproses dan ditangani oleh pihaknya bersama dengan Komite ASN.
“Laporannya sudah ada masuk, intinya kami sudah meneruskan ke Komite ASN. Karena masih masuk wilayahnya komite ASN,” tutup Teguh.
Pemulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
