SAMARINDA – Penutupan alur pelayaran Sungai Mahakam akibat insiden tabrakan ponton terhadap tiang Jembatan Mahakam I dinilai berpotensi memicu gangguan besar terhadap rantai pasok batu bara nasional, ekspor energi, hingga pendapatan negara.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa jalur pelayaran di Sungai Mahakam merupakan nadi penting bagi sektor energi Indonesia. Jika ditutup, distribusi batu bara dari tambang di pedalaman Kalimantan menuju pelabuhan ekspor akan terganggu.
“Keputusan menutup alur pelayaran di Sungai Mahakam dapat berdampak besar terhadap rantai pasok batu bara nasional dan ekspor. Ini menyangkut kepentingan ekonomi strategis negara,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).
Ia menambahkan, terganggunya distribusi berisiko menyebabkan penumpukan batu bara di lokasi tambang, meningkatkan potensi kebakaran, serta menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi.
“Kalau distribusi tersendat, otomatis pendapatan negara pun ikut terdampak. Ini menyangkut keuangan negara secara keseluruhan,” jelas politisi asal Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara itu.
Tak hanya dari sisi fiskal, Reza juga menyoroti dampak sosial dan ketenagakerjaan. Menurutnya, penutupan jalur sungai akan memengaruhi ribuan tenaga kerja yang bergantung pada sektor pelayaran, pertambangan, dan logistik.
“Ada efek domino pada ekonomi daerah dan nasional, bahkan bisa mencoreng citra Indonesia di mata dunia jika tidak ditangani dengan hati-hati,” tambahnya.
Karena itu, ia menilai keputusan penutupan alur Sungai Mahakam tidak boleh diambil secara gegabah. Menurutnya, aspek keselamatan dan kepentingan ekonomi harus dikaji secara menyeluruh dan berimbang.
“Setiap rekomendasi harus dikaji secara komprehensif agar tidak memunculkan masalah baru yang lebih besar,” kata Reza.
Di sisi lain, DPRD Kaltim juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tabrakan.
“Cabut izin usaha kapal yang terlibat. Sita kapalnya. Ini soal tanggung jawab. Jangan sampai masyarakat yang tidak bersalah ikut menanggung akibatnya,” pungkas Reza. (adv)
Penulis: Hanafi
Editor: Agus
